0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Aturan Baru BPJS Kesehatan Dapat Respon Beragam

Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan (dok.timlo.net/setyo pujis)

Solo —  Aturan baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mewajibkan peserta mandiri perorangan harus kolektif satu keluarga ditanggapi beragam oleh masyarakat. Hal itu mengingat kemampuan masyarakat yang tidak bisa disama ratakan, karena pendapatannya berbeda.

“Sebenarnya tidak ada persoalan dengan aturan yang baru ini. Karena perbedaanya hanya pada mekanisme pembayaran, mengingat sebelumnya keluarga saya sudah terdaftar sebagai peserta JKN,” ujar  seorang warga peserta JKN, Anton, kepada wartawan, Kamis (8/9).

Hanya saja dengan adanya aturan ini, diharapkan juga diimbangi dengan tingkat pelayanan. Karena sebelumnya, ia mengaku sempat kecewa dengan pelayanan dari salah satu rumah sakit saat menggunakan layanan fasilitas kesehatan dari JKN.

“Karena saat istri saya waktu mau melahirkan dulu, sempat mendapatkan pelayanan yang mengecewakan saat menggunakan fasilitas JKN. Mulai dari prosedurnya berbelit-belit dan respon dari pihak rumah sakit yang kurang sigap. Hingga akhirnya karena kondisinya darurat, saya terpaksa tidak menggunakan faskes JKN itu dan lebih memilih membayar secara pribadi,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang tidak ingin disebut namanya, mengaku kecewa dengan adanya system dan aturan baru dari BPJS Kesehatan. Mengingat tidak semua masyarakat memiliki pendapatan dan kemampuan yang sama dalam memabayar premi tersebut.

“Awalnya saya ingin mendaftar dengan ibu saya. Namun karena ada aturan baru ini, terpaksa harus berfikir ulang dan musyawarah dulu dengan keluarga. Karena kalau harus satu keluarga premi yang dibayar juga tidak sedikit,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge