0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Koperasi Pandawa

dok.timlo.net/tyo eka
Dosen Ekonomi Unisri, Suharno (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo – Pengamat menilai pemerintah tidak tegas dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa. Padahal saat ini masyarakat dan lembaga keuangan sudah mulai banyak yang resah atas dampak yang ditimbulkan.

“Saya jadi bertanya-tanya mengapa bisa terjadi? Ada apa sebenarnya di balik Koperasi Pandawa sehingga tidak segera ditindak tegas dan seolah dibiarkan saja,” ujar Pengamat Ekonomi dan Dosen Akuntansi UNISRI, Suharno dalam pesan singkat yang dikirim kepada wartawan, Senin (5/9).

Dikatakan, dengan hanya membayar Rp 300 ribu debitur bank dijanjikan bebas utang, adalah jelas modus penipuan yang terang-terangan. Bahkan pendiri koperasinya mendeklarasikan sebagai presiden paguyuban Negara Indonesia dan tidak mengakui Jokowi sebagai Presiden RI, jelas itu adalah perbuatan makar.

“Namun saat melihat itu ternyata pemerintah, khususnya aparat keamanan tidak segera bertindak. Tentu wajar jika muncul berbagai pertanyaan atas kasus ini,” terangnya.

Ia menilai, jika keberadaan koperasi tersebut menyimpang mestinya Dinas Koperasi atau Kementerian Koperasi segera bersikap dengan membekukan ijinnya. Hal itu perlu dilakukan agar tidak timbul lebih banyak korban.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge