0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkab Boleh Kelola CSR, Ini Syarat yang Diajukan HIPMI

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sragen, Budiono Rahmadi, (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Wacana Pemkab Sragen untuk mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari semua perusahaan di Bumi Sukowati belum mendapat lampu hijau dari para pengusaha. Tersirat, kalangan pengusaha kawatir kalau CSR dikelola Pemkab malah tidak berjalan maksimal.

“Berdasar pengalaman sebelumnya pengelolaan CSR kurang maksimal karena yang memegang kebanyakan pejabat SKPD,” kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sragen, Budiono Rahmadi, Rabu (31/8).

Kalau memang pemerintahan yang baru ini serius untuk mengelola CSR, pihaknya mengajukan beberapa syarat agar dana tersebut maksimal dan tidak disalahgunakan.

Diantaranya perlu dibentuk tim independen yang berfungsi untuk merancang, menghimpun dan mengelola CSR. Tim ini diharapkan bukan dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi harus dari kalangan pengusaha.

“Karena mengingat korupsi masih tinggi maka perusahaan akan lebih percaya jika dikelola orang-orang profesional dari pengusaha,” jelasnya.

Syarat lainnya, dalam penyaluran CSR harus menyasar ke lingkungan sekitar perusahaan berada. Selain itu Pemkab juga harus mengimbangi dengan mereformasi kinerja birokrasi, mempermudah perijinan usaha dan meningkatkan promosi usaha.

Belum lama ini, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memang berencana untuk menyatukan pengelolaan CSR dari semua pengusaha di Sragen di bawah naungan Pemkab. Yuni bahkan telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menyusun Peraturan Bupati (Perbup) untuk landasan normatifnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge