0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kombes Rainoer Raih Doktor Hukum UNS

dok.timlo.net/tyo eka
Kombes Pol (P) Rainoer ujian doktor di UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Kombes Pol (P) Rainoer berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Rainoer yang mantan Kabag Rapkum Divkum Polri dinyatakan berhak menyandang doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya, di depan Dewan Penguji yang dipimpin Prof Drs Sutarno MSc PhD, di ruang Sidang Rektorat UNS, Solo, Rabu (31/8).

“Perkembangan politik hukum pertanahan Indonesia dalam memberikan perlindungan hak kepemilikan atas tanah di setiap orde kekuasaan belum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal serta kepastian dan perlindungan hukum,” ungkap Rainoer.

Dalam disertasi berjudul Model Politik Hukum Perlindungan Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Rainoer menyatakan, secara yuridis teknis, tujuan utama pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum.

“Dalam kenyataannya, kepastian hukum pendaftaran tanah tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pendaftaran tanah di Indonesia secara teori, menurut Rainoer, bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, ditetapkan dalam PP No. 24/1997 menganut sistem publikasi negative yang mengandung unsure positif, karena menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan demikian, kata Rainoer, pendaftaran tanah dengan sistem negatif tanpa disertai dengan instrument hukum penguat, tetap mengandung kelemahan dalam memenuhi tujuan hukum positif-normatif. Sehingga kepastian yang diperoleh masih bersifat relatif.

Keadaan itu menunjukkan, menurut Rainoer, sistem pendaftaran tanah pada saat ini belum memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah secara efektif.

“Diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum menguatnya perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah adalah, ketidakjelasan politik hukum pertanahan, lemahnya kepastian hukum, lemahnya birokrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dan faktor kultur yang belum mengedepankan integritas dan moral,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge