0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Upaya Pemerintah Tangani Konflik Sosial

dok.timlo.net/putra kurniawan
Sosialisasi tentang penanganan konflik sosial di masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan negara, di Hotel Brothers, Solo Baru (dok.timlo.net/putra kurniawan)

Solo Baru– Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi tentang penanganan konflik sosial di masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan negara, di Hotel Brothers, Jumat (26/8). Faham radikal kanan dan radikal kiri masih menjadi factor utama yang berpotensi cukup besar menimbulkan konflik sosial.

“Kita menjadi leading sector di daerah dan pada hari ini tadi dilaksanakan sosialisasi UU No 7 Tahun 2012 dan PP No 2 Tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial. Kita mengundang seluruh elemen masyarakat dan tokoh agama, dan pemerintahan,” kata Kepala Kantor Kesbangpol, Gunawan Wibisono, Jumat (26/8).

Dalam kesempatan ini disampikan beberapa jenis konflik sosial yang cukup menonjol baru-baru ini, seperti, sengketa lahan, sengketa Pemilukada, bentrokan antar kelompok hingga permasalahan adat. Dan di dalam UU Nomor 7 tahun 2012 tersebut memuat upaya penanganan konflik sosial tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membentuk sejumlah forum komunikasi di tingkat Kabupaten kota dan Provinsi. Di Sukoahrjo sendiri pembentukan forum sudah dilaksanakan, dengan membentuk Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

“Kita sudah melaksanakan pembentukan forum komunkasi ini sejak dahulu dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Sehingga konflik sosial di sini masih bisa ditangani dengan baik, dari upaya pencegahan hingga penanggulangan pasca konflik,” tanasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge