0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Begini Alasan Sigit Ajukan Praperadilan Penambangan Lereng Merapi

timlo.net/aditya wijaya
Dua aktivis pemerhati penegakan dan penerapan hukum, Indrawiyana (kiri) dan Sigit Pratomo, menggugat perkara praperadilan Polres Klaten (timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Sigit Pratomo, aktivis pemerhati penegakan dan penerapan hukum menilai, setiap ada penggerebekan penambang tak berijin di lereng Gunung Merapi yang ditangkap hanyalah operator alat berat. Hal itu, menurutnya, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup khususnya soal pertambangan pasir secara ilegal tersebut selama ini terkesan lemah.

“Tidak pernah tuntas sampai ke meja hijau,” kata Sigit, Selasa (23/8).

Bersama aktivis lainnya, Indrawiyana, kata dia, mereka mengajukan dua gugatan praperadilan untuk kasus dua operator alat berat backhoe dari kegiatan penambangan ilegal di wilayah Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang. Pasalnya, kedua operator backhoe, Fajar Okto Wibowo, warga Sleman, DIY, dan Eko Sumarno warga Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, ditangkap Sat Reskrim Polres Klaten pada Desember 2015 dan Maret 2016 lalu.

Sigit menduga, termohon, Kasat Reskrim AKP Farial M. Ginting, melanggar tindak pidana di bidang pertambangan. Sebab, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas perkara itu oleh termohon tidak pernah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Klaten sampai saat ini.

“Tapi sampai sekarang tidak jelas dan hanya sebatas pada operator backhoe, tidak sampai ke pengelola dan pemilik lahan. Itupun cuma truk dan backhoe saja yang ditahan. Bahkan penanganan perkara tersebut telah terjadi penghentian secara diam-diam oleh termohon. Ini tidak sah secara hukum dan melanggar KUHP,” ujar Sigit usai menjalani sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Klaten.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Klaten, AKP Farial M Ginting, membantah semua tuduhan yang disampaikan Sigit Pratomo dan Indrawiyana. Ia mengatakan, terkait permohonan praperadilan tersebut telah ditangani Bidang Pembinaan Hukum (Bidkum) Polda Jawa Tengah.

“Tidak pernah ada itu. Prosedurnya jelas. Enggak ada di kita penghentian perkara. Kalau cuma katanya-katanya itu susah. Bukannya tidak mau meladeni, tapi kapasitas saya harus ada fakta dan bukti,” kata AKP Farial.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge