0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sidang Praperadilan Kasus Penambangan Lereng Merapi Digelar

istimewa
Sidang perdana gugatan perkara praperadilan kasus penambangan di lereng Gunung Merapi kepada Polres Klaten (istimewa )

Klaten — Sidang perdana praperadilan perkara penyidikan kasus galian C ilegal dengan termohon Polri, Polda, Polres dan Kasat Reskrim Klaten, digelar di dua ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Selasa (23/8). Permohonan diajukan dua aktivis pemerhati penegakan dan penerapan hukum.

“Praperadilan ini bentuk kepedulian kami di bidang penegakkan hukum terutama lingkungan hidup. Permohonan (praperadilan) agar kepolisian menghentikan proses penyidikan kasus pertambangan ilegal secara diam-diam yang kami ajukan pada 13 Agustus,” kata pemohon praperadilan yang merupakan aktivis pemerhati penegakan dan penerapan hukum, Sigit Pratomo, Selasa (23/8).

Ia mengajukan permohonan praperadilan terkait perkara dugaan pelanggaran UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan atas tersangka, Fajar Okto Wibowo, warga Sleman, DIY, yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten. Di ruang sidang Tirta, Sigit membacakan permohonan di depan hakim Novi Wijayanti dan kuasa hukum Polres Klaten, AKBP Rahmawati.

“Fajar Okto Wibowo ditangkap petugas Satreskrim Polres Klaten dalam penggerebekan lokasi penambangan galian C tak berijin di Dusun Narum, Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Klaten pada 21 Maret 2016. Dalam penggerebekan itu juga disita satu alat berat dan tiga truk pengangkut galian C,” ujar Sigit.

Sedangkan di ruang Garuda, aktivis lingkungan lainnya, Indrawiyana, membacakan permohonan serupa di hadapan hakim Sagung Bunga Maya Saputri dan kuasa hukum Polres AKBP Daup Wismawati. Sidang perkara pidana dengan nomor 2/Pid.Pra/2016/PN Kln tersebut sebagai termohon yakni Kasat Reskrim Polres Klaten, AKP Farial Mandalata Ginting, namun dengan tersangka berbeda yakni Eko Sumarno warga Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo yang ditangkap Desember 2015 lalu.

Humas PN Klaten, Arief Winarso mengatakan, dua perkara sidang praperadilan tersebut bakal digelar secara maraton.

“Berdasarkan ketentuan pasal 82 KUHAP, perkara praperadilan harus selesai dalam tujuh hari kerja. Karena waktunya terbatas, sidang digelar tiap hari,” kata Arief.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge