0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Takut Terseret Kasus Hukum, Dana BOP Terancam Tak Terserap

dok.timlo.net/tarmuji
Ses Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Wartanto (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Bantuan dari pemerintah pusat untuk ratusan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wonogiri terancam tak terserap. Bantuan yang nominalnya mencapai miliaran rupiah itu bakal ngendon dan kembali ke kas pemerintah pusat. Pasalnya, pengguna anggaran belum berani mencairkan dana tersebut lantaran merasa ketakutan .

“Jika tahun 2016 ini Wonogiri tidak bisa menyerap anggaran ini,otomatis tahun depan kita tidak akan anggarkan lagi,” terang Ses Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Wartanto, Kamis (18/8).

Menurutnya, kendala yang muncul di Wonogiri saat ini lantaran adanya ketakutan dari berbagai pihak,baik Disdik Wonogiri maupun  satuan pendidikan dalam hal ini PAUD sendiri. Dimana mereka merasa ada instrumen yang belum dipenuhi dalam persyaratan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) 2016  yang mencapai sekitar Rp 12 miliar.

Tahun ini, DAK BOP sekitar Rp 2,28 triliun, sedang tahun depan (2017) BOP diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 70 persen atau sekitar Rp 3,36 triliun.

“Mereka takut, ,seperti tahun lalu dimana banyak yang terseret kasus hukum, karena ada dana hibah yang kelompoknya atau lembaga yang tidak jelas, tapi karena berbeda pendapat akhirnya menjadi sebuah akumulasi ketakutan. Tapi kita tidak seperti itu,semua tertata, lembaga jelas ,prosedur jelas,dan penggunaannya pun jelas,” terangnya .

Pihaknya menyebut, penggelontoran dana bantuan tersebut sudah dibarengi dengan  menurunkan juknis dan pedoman pencairan BOP dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dimana Juknis tersebut merupakan salinan turunan aturan yang selama ini menjadi ganjalan,yakni soal satuan pendidikan yang harus berbadan hukum dan kajian mendalam dengan berbagai pihak.

Salah satu alasan dirinya datang ke Wonogiri yakni adanya Surat Bupati Wonogiri yang masuk ke Kemendagri terkait persoalan yang menjadi kendala pencairan dana BOP. Sehingga pihaknya pun terpaksa turun ke Wonogiri melakukan sosialisasi sekaligus mendorong agar dana tersebut dapat terdistribusi .

“Padahal PAUD yang ada di Wonogiri merupakan atas ijin Disdik atas nama Bupati atau gubernur atau menteri itu namanya sudah berbadan hukum, menurut aturan Kemendagri, dan ini sudah layak didukung dan dibina,” katanya.

Dia pun menyebut, dirinya yakin soal badan hukum di Wonogiri tidak ada masalah. Pasalnya,semua pihak sudah ia panggil dan diajak berdiskusi membahas semua persoalan yang berkaitan dengan instrumen pencairan BOP ,dimana prosedurnya hampir sama dengan dana BOS untuk SD dan SMP.

Sekretaris Daerah Wonogiri Suharno mengaku siap untuk pencairan dana BOP tersebut dalam satu bulan mendatan. Bahkan menurutnya, sudah tidak ada masalah lagi.

“Tadi kita sudah undang Disdik Wonogiri, organisasi mitra Himpaudi, IGTKI, DPPKAD, DPRD dan Kejari Wonogiri mendiskusikan masalah ini dan sudah beres. Dan Disdik mulai bulan depan sudah siap untuk menyerap anggaran itu,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge