0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ahok Banjir Cibiran, Ini Gara-Garanya

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (dok.merdeka.com )

Timlo.net — Calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantap maju Pilgub DKI Jakarta 2017. Setelah drama panjang ingin maju di jalur perseorangan, Ahok, akhirnya memutuskan bergabung lewat partai.

Saat ini, ada tiga partai di belakang Ahok. NasDem, Golkar dan Hanura, yang bila ditotal kursinya di parlemen mencapai 24. Cukup untuk mengajukan seorang cagub di mana syarat yang ditetapkan hanya 22 kursi.

Urusan usung mengusung partai memang belum beres seutuhnya. Sebab, Ahok tampak masih berharap akan didukung PDIP, pemilik suara terbesar yakni 28 kursi.

Namun di antara hiruk pikuk lobi antar Parpol, Ahok kembali ribut soal pencalonan nanti. Hal yang diributkan Ahok mengenai kewajiban cuti kepala daerah yang ikut pilkada.

Aturan wajib cuti untuk kepala daerah memang diatur pada ayat 3 Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dia menolak cuti dengan dalih harus mengawal pembahasan Rancangan APBD 2017. Dia takut bila pembahasan RAPBD tak diawasi, rawan masuk anggaran siluman seperti kasus yang sudah-sudah.

Saking ngototnya tak mau cuti dan ikut kampanye, Ahok sampai mengajukan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya ingin menafsirkan itu tidak memaksa orang cuti. kalau kamu mau kampanye harus cuti saya setuju, tapi kalau kita dipaksa cuti walaupun enggak mau kampanye? Saya harusnya kan itu pilihan. Ngajuin cuti itu kan pilihan, dilindungi oleh undang-undang bahwa saya bertugas sampai 5 tahun,” kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/8).

Langkah Ahok ditanggapi dingin oleh Ketua KPU Jakarta, Sumarno.

“Setiap warga negara, termasuk Pak Ahok, memiliki hak konstitusional untuk mengajukan judicial review ke MK terhadap ketentuan UU yang mereka pahami merugikan dirinya dan bertentangan dengan UUD,” kata Sumarno.

Sikap ngotot Ahok yang menolak cuti di masa kampanye juga dicibir sejumlah politisi. Ahok dinilai hanya mencari alasan.

“Ada saja alasannya, ya harus tahu, ini aturan UU. Dia tuh jangan cari-cari alasan gitu. Emang dia kerja sendiri. Kerja ini kerja kolektif gitu loh. Bukan semua gubernur yang kerja sendiri,” kata Anggota Komisi II dari Gerindra, Ahmad Riza Patria kepada merdeka.com, Kamis (4/8).

Dalam pengawasan APBD 2017, kata Ariza, Ahok tidak bekerja sendirian. Dia menyebut mantan Bupati Belitung Timur itu masih memiliki pelaksana tugas yang menggantikannya. Belum lagi, ada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga DPRD yang akan mengawal penyusunan APBD 2017 itu.

“Ngawal APBN itu bukan gubernur, gubernur itu dengan perangkat-perangkatnya. Kalau gubernur cuti ada Plt-nya melaksanakan, ada DPRD-nya. Enggak usah alasan ini nanti, ini nanti, itu enggak bisa,” tegas Ariza.

Hal serupa juga dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta, M Syarif. Menurutnya, Ahok hanya pencitraan.

“Alasan Ahok karena takut DPRD bikin anggaran siluman lagi-lagi menunjukkan sikap halusinasi Ahok ingin menjadi superman dengan mengeksploitasi isu ini sebagai alat pencitraan,” cibirnya.

Dalam kesempatan lainnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan seseorang yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah harus cuti. Prinsip yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut tidak bisa diubah.

“Prinsipnya sejak ditetapkan sebagai paslon gubernur maka posisi gubernur termasuk Pak Ahok statusnya cuti di luar tanggungan negara. Itu prinsip saat dia ditetapkan,” tegas Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/8).

“Soal Pak Ahok bersikeras judicial review, silakan kami tidak bisa melarang. Ini demokrasi,” sambungnya.

Menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Undang-undang tersebut semestinya tidak dipermasalahkan. Sebab, sebelum dilantik menjadi gubernur sudah ada ikrar agar menjalankan peraturan perundang-undangan.

“Sudah disumpah dalam jabatannya waktu pelantikan adalah melaksanakan keputusan UU. Itu bentuk sumpah kepala daerah hukumnya wajib untuk melaksanakan amanah. Memang kita punya aturan main yang saya kira secara konsisten harusnya menghargai,” sindirnya.

Banjir sindiran untuk Ahok ditanggapi santai oleh Nusron Wahid yang ditunjuk sebagai tim pemenangan.

“Ahok kan hobinya kerja, bukan kampanye,” katanya saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/8).

Dia mengungkapkan, Timses tidak akan sulit menyesuaikan gaya sosialisasi dengan keinginan Ahok. Sebab memang belum ada strategi khusus untuk memenangkan Ahok.

“Sebagai tim sukses juga tidak terlalu sulit juga, sebab Jakarta kan bukan daerah yang teritorinya luas,” tegasnya. [lia]

Sumber: merdeka.com

 

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge