0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sri Mulyani Jadi Menterinya Jokowi, Ini Kata Demokrat

Rakorda DPD Partai Demokrat Jateng di Karanganyar, Rabu (27/7) (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Reshuffle Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai positif oleh Partai Demokrat (PD). Namun dengan catatan reshuffle yang dilakukan akan membuat kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih efektif dan produktif dalam merealisasikan program kerjanya.

“Presiden punya hak dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, untuk me-reshuffle kabinetnya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Rabu (27/7).

Reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Siapapun yang menggantikan, itu kewenangan Presiden. Partai Demokrat tidak punya kepentingan dalam hal ini. Meski demikian, sebagai partai oposisi dan tidak berada dalam lingkar koalisi pemerintahan, PD berharap agar reshuffle yang dilakukan bisa membuat pemerintah berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

“Semoga saja perubahan ini menjadikan pemerintahan berjalan efektif dan efisien sesuai harapan masyarakat,” katanya.

Partai Demokrat dan fraksinya yang ada di DPR, menurut Ibas, punya komitmen untuk menjaga pemerintahan agar berjalan baik, sehingga bisa memajukan kesejahteraan umum.

“Tapi kami juga akan mendukung program atau kebijakan yang positif dari pemerintah. Komitmen kami tetap, Indonesia terus tegak berdiri. Kami ada dalam posisi yang obyektif, sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Soal Sri Mulyani yang masuk lagi dalam Kabinet Kerja sebagai Menteri Keuangan, menurut Ibas, hal itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi tentu punya pandangan sendiri. Memang, Sri Mulyani pernah menjadi menteri di era Pak SBY. Saya pikir, beliau profesional, kreatif dengan terobosan-terobosan. Bisa menjaga ekonomi stabil dan maju,” imbuhnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge