0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Setujui Perda RPJMD, DPRD Sorot Zona Merah Kemiskinan

Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto menyerahkan Raperda RPJMD yang disetujui menjadi Perda kepada Bupati Klaten Sri Hartini (timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Tujuh fraksi di DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Klaten 2016-2021 menjadi Perda. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten, Senin (25/7).

“Saya berharap dengan persetujuan RPJMD pembangunan dapat terwujud, perencanaan dan penganggaran berjalan konsisten dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Pasalnya, RPJMD disusun sebagai penerjemahan visi dan misi bupati, dan kewajiban menyusun setelah enam bulan dilantik,” kata Bupati Klaten, Sri Hartini.

Meski disetujui legislator, masing-masing fraksi memberikan catatan RPJMD yang sesuai dengan visi misi Bupati Klaten Sri Hartini, yaitu untuk mewujudkan Klaten maju, mandiri, dan berdaya saing tersebut. Salah satunya datang dari Fraksi Gerindra.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyoroti masalah kemiskinan. Sebab, Kabupaten Klaten masuk dalam zona merah kemiskinan di Jawa Tengah. Padahal Klaten dikenal memiliki potensi alam luar biasa yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) seperti penambangan pasir hingga sumber mata air.

“Masalah kemiskinan harus dituntaskan secara signifikan pada 2021. Ironis ketika Klaten sebagai lumbung air, dan pangan tapi justru masuk zona merah kemiskinan,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra, Muchlis Feby Anggono.

Harapan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto. Anggota dewan asal PDI Perjuangan ini meminta masalah kemiskinan dapat diselesaikan dalam periode RPJMD 2016-2021.

“Kemiskinan termasuk prioritas utama karena masalah kemiskinan masuk zona merah. Lima tahun harus bisa keluar dari zona merah,” ujarnya ditemui usai rapat paripurna.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge