0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Putusan Pengadilan Rakyat Internasional Tak Mengikat

Kantor Kejakasaan Agung ()

Timlo.net – Indonesia tidak terikat dengan kesimpulan akhir dari Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT). Sebab, Indonesia mempunyai kerangka hukum tersendiri untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Kepala Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Roem mengatakan, pemerintah Indonesia mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dia menjelaskan cara tersebut yaitu terdapat di Undang-undang Pengadilan HAM dan UU 39 tahun 199 tentang HAM.

“Karena kita juga masih bertanya juga IPT itu apa jadi kita juga gak terkait dengan itulah. Gak tunduk dengan itu. Karena kita punya perangkat hukum sendiri,” kata M Roem di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Dia memaparkan, hasil IPT tersebut tidak ada konsekuensinya sama sekali terhadap hukum di Indonesia.

“Kita ya sudah jelas, ada UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Kita tidak mengikuti kerangka yang lain,” ungkap dia.

M Roem menjelaskan jika ada desakan dari berbagai pihak untuk menjalankan hasil IPT tersebut, pemerintah dalam hal ini kejaksaan agung tentunya akan mempelajari rekomendasi dari IPT.

“Kalau tidak sesuai dengan kerangka hukum kita ya kita gak tau bagaimana?” ujar dia.

Diketahui sebelumnya, Pengadilan Rakyat Internasional 1965 menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan kemanusiaan berat pada kurun 1965-1966. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia turut terlibat membantu pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Putusan dibacakan Rabu (20/7) oleh Ketua Majelis Hakim Zak Yacoob melalui kanal streaming online. Keputusan majelis didasarkan atas proses pengadilan selama 10-13 November 2015 di Kota Den Haag, Belanda.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge