0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemerintah Tidak Patuhi Putusan Pengadilan Rakyat Internasional

Luhut Binsar Pandjaitan (merdeka.com)

Timlo.net – Putusan majelis hakim Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) tidak masuk akal. Karena dalam persidangan tersebut pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM 1965.

Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, IPT tidak dapat disetarakan dengan pemerintah Indonesia. Karena, dia menilai, keputusan IPT yang hanya berstatus sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Tidak ada masuk di akal saya itu. Mereka (IPT) itu LSM, masa LSM (menjadi) ‘counterpart’ saya, yang benar saja,” katanya, Kamis (21/7).

Luhut meragukan kebenaran informasi dalam putusan IPT bahwa tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia pada 1965-1966. Meliputi pembunuhan terhadap sekitar 400.000 hingga 500.000 orang anggota PKI, terduga anggota PKI, pendukung Presiden Soekarno, anggota radikal Partai Nasional Indonesia (PNI) beserta keluarga mereka.

Dia menduga, angka tersebut diperoleh tidak berdasarkan data yang akurat, melainkan hanya laporan dari Tim Pencari Fakta (TPF) yang dipimpin Mayjen (purn) Sumarno kepada Presiden Soekarno.

Informasi itu didapat Luhut dari Letjen (Purn) Sintong Pandjaitan yang pada 1965 bertugas sebagai Komandan RPKAD di Pati, Jawa Tengah.

“Sumarno mengatakan 75 ribu. Bung Karno tanya, kok cuma segitu? Eh tidak, empat kali itu. Itu lah datang (jumlah) 400.000 korban, basisnya katanya-katanya (Sumarno). Memang kita paham, pada zaman itu masih tidak setransparan sekarang,” tegas Luhut.

Luhut menegaskan, pemerintah tidak akan mempertimbangkan putusan IPT karena dianggap hanya berdasar pada asumsi.

IPT 1965 akan menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah Indonesia, usai sidang yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 dan dipimpin Hakim Ketua Zak Yacoob.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/7), Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan hasil akhir keputusan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo saat pertemuan dengan korban pelanggaran HAM berat seperti pernah dijanjikan Presiden melalui Juru Bicara Presiden Johan Budi.

[eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge