0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD: Pemkot Tak Bisa Hapus Retribusi Penutupan Drainase

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solo, Supriyanto, (dok.timlo.net/red)

Solo — Rencana Pemkot Solo untuk menghapus retribusi penutupan saluran drainase mendapat kritikan wakil rakyat. Mereka menilai, penutupan drainase dapat mengakibatkan banjir. Dengan menerapkan retribusi yang dilakukan, maka dapat menjadi ‘penghambat’ terjadinya banjir di Kota Solo.

“Aturan (Perda —Red) ini sudah diketok dan mendapat restu dari pemerintah pusat. Pemkot tinggal menjalankan saja,” tandas Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solo, Supriyanto, Selasa (12/7).

Dikatakan, sejak 2 Juli lalu, Perda yang mengatur terkait retribusi drainase di Kota Solo mulai diberlakukan. Dalam Perda tersebut disebutkan seluruh bangunan baik rumah, toko, jalan masuk ataupun tempat parkir yang menutup saluran drainase akan dikenakan retribusi.

Pembahasan Perda juga sudah melalui dengar pendapat dengan masyarakat. Hasilnya tidak ada penentangan sama sekali. Namun, Walikota Solo,FX Hadi Rudyatmo mengatakan akan menghapus biaya retribusi saluran drainase dengan alasan terlalu memberatkan warga. Pihaknya sangat menyayangkan sikap Walikota karena Perda yang belum genap sebulan berlaku tersebut secara tiba-tiba dibatalkan.

“Kalau dihapus atau dibatalkan pasti tidak bisa,” katanya yakin.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Solo YF Sukasno memastikan bahwa masyarakat boleh menutup saluran drainase namun harus mempertimbangkan kebutuhan dan peruntukan. Misalnya akan digunakan sebagai lahan parkir, atau jalur masuk rumah. Penarikan retribusi pun dilakukan kepada saluran drainase dengan ukuran minimal 80 centimeter.

“Prinsipnya boleh, tetapi harus sesuai dengan aturan,” katanya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge