0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Perda Dicabut, Ini Dampaknya

dok.timlo.net/daryono
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Dua Peraturan Daerah Solo yang dibatalkan Pemerintah Pusat dipastikan akan berdampak pada berlangsungnya Pemerintahan Kota Solo. Selain berdampak pada berkurangnya potensi pajak, dicabutnya Perda Surakarta No 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan No 10 tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan juga akan menyulitkan Pemkot mengendalikan tempat hiburan, reklame, restoran, dan lain sebagainya.

“Bukan cuma masalah kehilangan pendapatan. Kita juga susah mengendalikan kalau itu dicabut. Nanti terus akan bermunculan di mana-mana kalau tidak diatur,” kata Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (24/6).

Pencabutan perda tersebut dikhawatirkan bakal memicu munculnya tempat-tempat hiburan seperti karaoke, salon, game center dan lain sebagainya. Perda tersebut mengatur delapan pos pajak yang selama ini menjadi sumber pendapatan Kota Solo. Delapan pos tersebut adalah pajak hiburan, hotel, restoran, reklame, parkir, penerangan jalan umum, rumah walet, dan pajak air tanah.

“Kalau Jurug (Taman Satwa Taru Jurug) tidak ditarik pajak saya setuju karena itu untuk pendidikan anak-anak. Kalau hotel, karaoke dan lain sebagainya, kan harus dikendalikan,” kata dia.

Saat ini, Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Solo sedang berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk meminta penjelasan terkait pembatalan perda tersebut khususnya Perda No 4 tahun 2011.

“Kita tunggu dulu hasil konsultasinya. Kalau masih belum jelas, saya akan langsung temui Presiden Jokowi,” tegasnya.

Dari sisi pendapatan, Pemkot Solo akan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hinga Rp 227 Miliar. Selama ini, pajak merupakan penyumbang terbesar, mencapai 80 persen dari PAD Solo. Pendapatan tersebut dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pengaspalan jalan kampung, pembiayaan pendidikan warga tidak mampu serta biaya kesehatan warga tak mampu yang belum tertangani pemerintah Pusat.

“Kalau perda itu dibatalakan, terus nasib Pemkot nanti seperti apa? Padahal kita tidak bisa mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge