0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo Terancam

Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto (dok.timlo.net/red)

Solo — Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011tetang Pajak Daerah berdampak pada pembangunan Kota Solo. Alhasil, sejumlah proyek yang saat ini dalam program pengerjaan terancam mandek lantaran kurangnya biaya.

“Lalu siapa yang akan tanggung jawab, jika pekerjaan (proyek) tidak rampung? Apa, kontraktor mau nombok? Kan gak mau. Jadi ya mandek,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, Jumat (24/6).

Akibat pembatalan Perda No 4 Tahun 2011, kata Honda, Pemkot akan kehilangan pendapatan sekitar 119 miliar lantaran pencabutan dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan sejumlah pajak lain ditiadakan. Jumlah tersebut, merupakan 1/3 dari PAD yang dimiliki Kota Solo sebesar Rp 372 miliar.

“Pemasukan Kota Solo, itu untuk pembangunan kota yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau seperti ini, siapa yang rugi? Masyarakat juga kan,” terang politisi PDIP tersebut.

Senada, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo, YF Sukasno berpendapat, jika pembatalann tersebut teralisasi maka banyak daerah-daerah di Indonesia kesulitan dalam membangun wilayahnya sendiri. Di satu sisi, kejelasan terkait pengganti pendapatan yang hilang dari pemerintah pusat juga belum jelas.

“Kalau mau dibuat desentralisasi dari pusat, seperti apa aturannya. Kan harus jelas dulu. Jangan malah, sudah kehilangan pendapatan, malah pemasukan darimana gak jelas. Bisa mandek pembangunan di Solo,” terangnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge