0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dua Perda Dibatalkan, Putut: Pemerintah Ini Ngajak Gojek

Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo, Putut Gunawan (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan dua Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo yakni Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Sontak, pembatalan tersebut menuai reaksi anggota legislatif.

“Sepertinya pemerintah (Kemendagri-red) ini ngajak gojeg,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Kota Solo, Putut Gunawan, Jumat (24/6).

Bukan tanpa alasan Putut mengatakan hal tersebut, mengingat berbagai pertimbangan mendasar yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat sebelum melakukan pembatalan. Berdasar pada pengamatannya, , Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah dipayungi secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pengaturan pajak. Sebaliknya, Perda Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesungguhnya sudah tidak berlaku.

“Perda No 10 Tahun 2010 kan sudah diganti dengan Perda Kependudukan Nomor 1 Tahun 2015. Iki terus njur piye (ini terus bagaimana —Red). Perda mati kok dibatalkan,” terang Putut.

Ini mengsyaratkan, lanjut Putut, bahwa kajian yang dilakukan Kemendagri telah kadaluarsa dan tidak memperhatikan pertimbangan. Putut menyarankan, supaya pemerintah mengkaji ulang pembatalan Perda tersebut.

“Harusnya ada koordinasi dulu antara pusat dan daerah sebelum dilakukan pengumuman. Kalau seperti ini kan kesane gojek,” tandas Putut.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge