0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Ini Tanggapan DPRD

dok.timlo.net/daryono
Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendapat tanggapan beragam dari kalangan legislatif. Salah satunya adalah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Solo, YF Soekasno.

“Jika benar dilakukan pembatalan, maka itu tak sejalan dengan aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang sumber pemasukan yang boleh ditarik oleh pemerintah daerah,” terang Sukasno, Kamis (23/6).

Politisi PDIP ini berpendapat, jika pembatalann tersebut teralisasi maka banyak daerah-daerah di Indonesia kesulitan dalam membangun wilayahnya sendiri. Disatu sisi, kejelasan terkait pengganti pendapatan yang hilang dari pemerintah pusat juga belum jelas.

“Kalau mau dibuat desentralisasi dari pusat, seperti apa aturannya. Kan harus jelas dulu. Jangan malah, sudah kehilangan pendapatan, malah pemasukan darimana gak jelas. Bisa mandek pembangunan di Solo,” terangnya.

Sementara itu, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap apapun. Saat ini, Bagian Hukum Pemkot Solo masih meminta penjelasan ke Kemendagri.  Meski demikian, ia tak dapat menutupi kekecewaannya lantaran potensi PAD yang ada jelas akan terganggu.

“Kalau dibatalkan, ya sudah Solo habis. Potensi apa lagi yang bisa digali? Kita hanya bisa mengandalkan pusat,” ucapnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge