0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ini Tanggapan Legislatif Tentang Pembatalan Empat Perda

dok.timlo.net/Aditya Wijaya
Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto (dok.timlo.net/Aditya Wijaya)

Klaten — Dibatalkannya empat peraturan (Perda) Klaten oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah didengar oleh kalangan legislatif. Meski begitu, masih menunggu surat resmi dari Mendagri sebelum menyikapi pembatalan tersebut.

“Kami juga baru mengetahuinya (pembatalan) dari media sosial. Jadi baru diketahui garis besarnya,” ujar Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto, Rabu (22/6).

Berdasarkan laman Kemendagri.go.id, Perda Klaten yang dibatalkan meliputi, Perda No 14 tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda No 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan ijin gangguan, Perda No 2 tahun 2010 tentang Irigasi, dan Perda No 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan air tanah.

Baru setelah menerima surat resmi dari Kemendagri pihaknya akan segera membahasnya bersama eksekutif. Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) No 23 tahun 2014, pemerintah daerah harus segera menghentikan pelaksanaan Perda paling lambat tujuh hari setelah dibatalkan.

“Ya nanti akan dibahas setelah surat diterima. Nanti saat dibahas kan dapat dilihat kebutuhannya apa, apakah cukup penyesuaian atau perlu penggantian. Jika belum ada pembahasan, daerah belum dapat bersikap,” ungkap Ketua DPRD Klaten.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge