0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tiga Kasus Peradilan Anak Tuntas Secara Diversi

Ilustrasi (dok.timlo.net/nanang rahadian)

Karanganyar — Polres Karanganyar menuntaskan tiga kasus peradilan anak yang terjadi hingga Juni 2016 dengan cara diversi. Upaya diversi wajib ditempuh penegak hukum yang menangani kasus peradilan anak.

“Diversi adalah upaya mempertemukan pihak korban dan pelaku dengan difasilitasi sejumlah pihak. Mulai dari Polres Karanganyar, Dinas Sosial, Bapas, BP3AKB, tokoh pemuda, aktivis LSM anak, tokoh masyarakat, tokoh agama agar ada penyelesaian kekeluargaan,” kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Rohmat Ashari, Rabu (22/6).

AKP Rohmat mengatakan, upaya hukum diversi wajib ditempuh semua penegak hukum yang menangani kasus hukum dengan pelaku maupun korban yang masih di bawah umur. Hal itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomer 11 tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 96 tentang Sistem Peradilan Anak. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga Juni, Polres Karanganyar sudah menyelesaikan tiga kasus peradilan anak melalui diversi.

”Tiga kasus itu adalah kasus penganiayaan siswa SMPN di Karanganyar oleh kakak kelasnya, kasus pencurian sepeda motor, dan kasus pencurian laptop. Tahun lalu, ada 10 kasus peradilan anak yang diselesaikan secara diversi,” jelas AKP Rohmat.

Seperti halnya sidang diversi kasus dugaan tindak pidana penganiayaan, Rabu (8/6) lalu, dihadiri korban dan pelaku yang didamping orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait.

”Hasil pelaksanaan sidang tersebut, dua pihak bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan. Terlapor dikenai sanksi sosial, yakni mengikuti kegiatan masjid dan kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya,” imbuhnya.

Ditambahkan, upaya diversi tidak mudah dilakukan. Tak jarang, pihak korban tidak terima dengan perbuatan pelaku dan ngotot menempuh jalur hukum. Seperti halnya kasus pelaku pencurian yang diarak telanjang di Sragen beberapa waktu lalu. Upaya tersebut untuk melindungi pelaku karena dipandang masih mempunyai masa depan.

”Karena itu setiap penegak hukum diwajibkan mengupayakan diversi. Kalau diabaikan, penegak hukum dapat dipidana maksimal dua tahun penjara. Kalau diversi tidak ada titik temu, kasus akan terus berlanjut ke ranah hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge