0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Penghapusan Perda, Pemkab Tunggu Surat Kemendagri

Kantor Bupati Klaten (dok.timlo.net/gg)

Klaten — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang peraturan daerah (Perda) bermasalah yang akan dihapus. Hal itu menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang membatalkan 3.143 Perda bermasalah.

“Kita tetap menunggu hasil dari pemerintah (Kemendagri). Data-datanya kan dari sana. Kita belum terima,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Klaten, Bambang Sri Giyanta, Kamis (16/6).

Dikatakan, sejak 1950, Klaten sudah menerbitkan ratusan Perda. Hingga saat ini Pemkab Klaten belum mengetahui apakah ada Perda yang termasuk dalam daftar Perda bermasalah.

Saat ditanya jika ada Perda Klaten yang masuk daftar dihapus, pihaknya akan segera membuat suarat tanggapan. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang 23/2014, pemerintah daerah harus segera menghentikan pelaksanaan Perda paling lambat tujuh hari setelah dibatalkan.

“Itu kan kita masih punya waktu 7 hari untuk membuat tanggapan. Ya nanti tergantung Perda mana yang dibatalkan. Jika memang ada (dihapus), ya kita komunikasikan dengan SKPD terkait karena materi Perda itu mengatur tentang apa. Kita ajak koordinasi,” ujar Bambang saat dihubungi wartawan.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi. Ia mengaku belum mengetahui Perda apa saja yang dihapus pemerintah pusat.

“Ya kita tunggu saja, belum ada surat dari pusat. Saya kira enggak ada yang bermasalah karena semua Perda dimintakan rekomendasi dari sana semua,” ucap dia.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge