0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkot Tunggu Daftar Perda Bermasalah

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (dok.timlo.net/heru murdhani)

Solo — Pemerintah Kota Solo meminta Kementerian Dalam Negeri agar segera merilis daftar 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dibatalkan. Pasalnya, hingga saat ini, Pemkot belum mengetahui apakah ada Perda yang diterbitkannya yang termasuk dari daftar tersebut.

“Kita juga bingung mana saja Perda kita yang bermasalah. Kita tidak pernah menerima daftarnya,” kata Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo ketika ditemui wartawan, Rabu (15/6).

Daftar Perda bermasalah, menurut Rudy sangat diperlukan pemerintah daerah agar bisa segera menentukan kebijakan selanjutnya. Menurut UU 23 tahun 2014, pemerintah daerah harus segera menghentikan pelaksanaan Perda paling lambat tujuh hari setelah dibatalkan. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama DPRD harus segera membahas pencabutan perda tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemkot Solo, Kinkin Sultanul Hakim membenarkan, pihaknya sampai saat ini belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait pembatalan Perda bermasalah.

“Kami masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi,” kata dia.

Ia mengakui terdapat sekitar tujuh Perda Kota Solo yang sedang dibahas untuk dibatalkan. Di antaranya, Perda No 8 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

“Dari tujuh perda itu, dua kita siapkan penggantiinya. Raperda penggantinya masih dibahas di DPRD. Lima lainnya akan dibatalkan secara mutlak,” kata dia.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 3.143 Perda yang dibatalkan karena dinilai bermasalah. Sebanyak 75 persen di antaranya dibatalkan karena dinilai menghambat investasi, sedangkan sisanya karena bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge