0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dihadapan Ganjar, Sekdes Berstatus PNS Berharap Tidak Dimutasi

timlo.net/aditya wijaya
Ganjar Pranowo, saat melihat Kantor Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten (timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Jawa Tengah (Jateng) yang berstatus PNS berharap tetap ditempatkan di desa. Harapan itu mereka sampaikan ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat kegiatan silaturahmi di Kantor Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Klaten, Rabu (15/6).

“Kami berharap tetap ditempatkan di desa sampai pensiun sebagai PNS. Pengalaman kerja sekdes masih dibutuhkan di desa,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forsekdesi Jateng, Misbakhun Munir, Rabu (15/6).

Kegelisahan sekdes PNS yang diangkat berdasar PP Nomor 45 Tahun 2007 itu mencuat ketika pemerintah berencana menarik sekdes di desa untuk dialihkan ke SKPD. Bahkan beberapa kabupaten/kota di Jateng telah menerapkan kebijakan tersebut. Padahal dari total sekdes se-Jateng 7.809 orang, sekitar 60 persen atau 4.685 sekdes berstatus PNS.

Menurut Misbhakun yang juga Koordinator DPW Forsekdesi se-Indonesia, mereka enggan dipindah karena belum PP mengatur tentang penempatan sekdes. Selama ini masih mengacu Undang-Undang (UU )Nomor 6 Tahun 2014 pasal 118 ayat 6 dimana perangkat desa (perdes) yang berstatus PNS termasuk sekdes tetap menjalankan tugas di desa sampai penempatannya diatur oleh PP.

“Meski ada otonomi daerah, tapi kan tetap ikut aturan pusat karena UU berlaku nasional. Kami mengehendaki ada moratorium dulu untuk pemutasian sekdes. Apalagi mengangkat sekdes menjadi PNS itu untuk meningkatkan kinerja agen pemerintah pusat di desa. Karena kaitannya dengan banyaknya anggaran yang akan diterima desa,” ujar dia.

Menanggapi itu, Ganjar Pranowo mengatakan, mutasi sekdes adalah penyegaran aparatur sipil negara (ASN) yang bertujuan meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan. Jika PNS terlalu lama menjabat di salah satu posisi maka berpotensi terjadi pemerintahan sentralistik.

“Mutasi sekdes hanya dapat dilakukan jika telah bertugas sekurang-kurangnya enam tahun. Jenengan tidak usah mikir yang neko-neko. Pikirkan desa anda. Kekuasaan yang terlalu lama akan cenderung korup. Kekuasaan mutlak mesti korup,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge