0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sekretaris MA kembali Diperiksa KPK, akan Jadi Tersangka?

dok.merdeka.com
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi sempat mangkir pada pemanggilan sebelumnya, Nurhadi akhirnya datang untuk diperiksa keempat kalinya sebagai saksi.

Nurhadi tiba sekitar pukul 10.00 WIB di gedung KPK. Dia bergegas masuk ke dalam ruang steril KPK, tak menyampaikan sepatah katapun meski diberondong pertanyaan oleh awak media seputar keterlibatan dirinya dalam kasus suap pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut pelaksana harian kabiro humas KPK, Yuyuk Andriati, Nurhadi masih melanjutkan pemeriksaan sebagai saksi.

“Lanjutan pemeriksaan untuk DAS (Doddy Arianto Supeno),” ujar Yuyuk, Rabu (15/6).

Tidak hanya Nurhadi, KPK juga memanggil Paul Felix Montulalu, dan Stefanus Slamet Wibowo, Direktur Utama PT Kobo Media Spirit.

Nama Sekretaris MA itu menjadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan Doddy Arianto Supeno (DAS) dan Edy Nasution (EN) pada Rabu (20/4) sekitar pukul 10.45 WIB di sebuah hotel bilangan Jakarta Pusat. Keduanya diciduk KPK seusai melakukan transkasi terkait pengajuan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang Rp 50 juta dari Edy Nasution. Diduga commitment deal dalam kasus ini mencapai Rp 500 juta. Namun KPK menegaskan, akan terus mendalami kasus ini sampai menemukan otak pelaku utama. Pasalnya keduanya diduga masih sekadar perantara dari pihak tertentu.

Untuk Edy Nasution selaku penerima dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 Undang undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 KUHP pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk Doddy Arianto Supeno selaku pemberi dikenakan pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas pengembangan kasus ini, KPK telah menggeledah empat lokasi. Di antaranya kantor PT Paramount Enterprise di Gading Serpong Boulevard Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rumah Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung, terakhir di ruang kerja milik Nurhadi di Mahkamah Agung.

Dalam penggeledahan di rumah Nurhadi, penyidik menemukan uang total Rp 1,7 miliar dengan beberapa mata uang asing setidaknya ada lima jenis mata uang asing yang ditemukan yakni, USD 37.603, SGD 85.800, Yen 170.000. [rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge