0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ribuan Perda Dibatalkan, Ini Tanggapan DPRD

Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo, Putut Gunawan (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Pembatalan sebanyak 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah oleh pemerintah pusat mendapat sorotan dari kalangan legislatif Solo. Mereka menilai, pemerintah pusat memang memiliki kewenangan untuk menanamkan nilai kebhinekaan dan investasi positif di Indonesia. Namun, saat penerapannya dibutuhkan inovasi agar sesuai dan selaras dengan suatu kawasan.

“Pemerintah pusat memang dalam hal ini ingin mempercepat penyerapat investasi di daerah, memang kami akui ini sangat bagus. Namun, jangan lupa jika tidak ada regulasi yang mengatur investasi disuatu daerah akan berdampak terhadap matinya kearifan lokal dikawasan tersebut,” terang Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Solo, Putut Gunawan kepada Timlo.net, Selasa (15/6).

Putut menilai, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang diubah kedalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya pemerintah pusat emahami unsur otonomi daerah yang dituangkan dalam pembuatan sebuah Perda. Jika mengacu pada penyerapan investasi semata, dirinya khawatir akan mematikan pelaku usaha lokal yang belum siap dengan persaingan saat ini.

Ia mencontohkan, seperti pembuatan sebuah pabrik disuatu kawasan. Dalam dalam Perda yang dibuat suatu daerah pasti memikirkan dampak pembuatan pabrik tersebut, semisal dampak lingkungan, sosial hingga ekonomi. Hal tersebut, menjadi sebuah regulasi atau ketentuan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Kalau tidak diatur dalam Perda dan mereka yang memiliki banyak dana akan seenaknya saja. Bangun sana, bangun sini tanpa memperhatikan unsur kearifan lokal disuatu wilayah. Memang dalam hal investasi sangat bagus, tapi kedepan daerah yang dijadikan investasi itu akan rusak,” tandas Putut.

Putut berharap, pemerintah lebih arif dalam membuat sebuah kebijakan yang memiliki dampak signifikan. Jika menghapus ribuan Perda yang telah ditetapkan tersebut sebuah keharusan, maka pemerintah harus siap menerbitkan ketentuan khusus melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengatur terkait permasalahan-permasalahan di daerah. Sehingga, unsur kearifan lokal dapat selaras dengan cita-cita dari pemerintah pusat.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge