0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

BKM Minta Jaminan Pengakuan Pemkab

dok.timlo.net/nanin
Badan Keswadayaan Masyarakat Boyolali meminta jaminan ke Pemkab Boyolali, menyusul tidak diberhentikanya program PNPM (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Boyolali resah dengan status mereka. Menyusul tidak diberlakukanya program PNPM dimana BKM berada didalamnya. BKM selama ini menjadi mitra pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di desa dan kelurahan.

“Kita khawatir bila tak ada jaminan dari pemerintah, keberadaan kita tidak akan diakui,” kata Koordinator Forum BKM, Kardi HS, seusai melakukan pertemuan dengan Wabup dan Ketua DPRD di Panti Marhen, Senin (13/6).

Beruntung, kekhawatiran mereka ditanggapi positif oleh Wabup Said Hidayat dan Ketua DPRD Boyolali, Paryanto. Dimana BKM tetap akan dilibatkan dalam secara aktif, terutama dalam program pengentasan kemiskinan.

“Kita bahkan nanti akan dimasukan dalam perda,” tambahnya.

Wakil Bupati Boyolali Said Hidayat mengatakan, pihaknya menyambut positif peran serta BKM. Apalagi, upaya pengentasan kemiskinan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat agar lebih optimal.

“Persoalan ini akan kita sampaikan ke Bupati untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara di Kabupaten Boyolali, BKM tersebar di 61 desa/ kelurahan yang mencakup lima kecamatan. Yaitu, Kecamatan Boyolali Kota, Teras, Banyudono, Sawit dan Ngemplak.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge