0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sempat Di-Hack, Website Pemkab Klaten Terbaik se-Jateng

dok.timlo.net/aditya wijaya
Screenshoot tampilan laman utama website Pemkab Klaten (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Meski sempat diretas (hack), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Klaten yang mengelola website klatenkab.go.idĀ terpilih sebagai badan publik terbaik pertama seluruh Jawa Tengah dalam pengelolaan konten website. Hal itu berdasarkan penilaian informasi publik sepanjang triwulan pertama 2016 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

“Rahmulyo Adiwibowo, Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah dalam surat bernomor 056/KI-JTG/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016 yang dikirimkan kepada 35 pemerintah kota/kabupaten seluruh Jawa Tengah menyatakan PPID Pemkab Klaten mendapat skor 89 atau tertinggi dalam pengelolaan konten website sepanjang triwulan pertama 2016,” kata Kepala Bagian Humas Klaten sekaligus koordinator PPID Utama Kabupaten Klaten, Wahyudi Martono, Senin (6/6).

Penilaian tersebut, lanjut dia, bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tranparansi anggaran sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Adapun fokus penilaian adalah komitmen badan publik dalam hal ini Pemerintah Kota/Kabupaten menampilkan informasi berkala dalam website pemerintah.

“Informasi berkala ini terkait penampilan informasi program, kinerja dan anggaran. PPID Pemkab Klaten mendapat skor tertinggi mengungguli Pemkab Batang dengan skor 81, Pemkab Purbalingga dengan skor 77 dari 35 Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Sementara dari aspek penilaian informasi keuangan di website, PPID Pemkab Klaten berada diurutan ke empat dengan skor 30,” ujar Wahyudi.

Pemkab Klaten saat ini sedang menggodok peraturan bupati tentang pengaduan guna menambah kualitas pelayanan pemerintah terkait layanan informasi. Sehingga masyarakat nanti memiliki kanal resmi pengaduan terkait kinerja pemerintah dan perilaku pejabat publik.

“Nama kanal pengaduan tengah dirancang apa yang tepat dan momentum yang pas. Selama ini pengaduan menggunakan kanal email PPID, SMS laporgub yang diforward ke Bagian Humas Klaten dan twitter. Setiap bulan 15 sampai 20 pengaduan masuk ke Pemkab Klaten yang ditangani petugas dengan bantuan media sosial,” imbuh dia.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge