0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

APBDes Bisa Dipergunakan untuk Penanganan PGOT

dok.timlo.net/tarmuji
Kepala Dinsos Wonogiri, Suwartono (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Penanganan warga miskin, pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) saat ini dapat didanai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

“Karena sudah ada regulasinya, yakni Perbup nomor 15 tahun 2016,” ungkap Kepala Dinsos Wonogiri, Suwartono, Jumat (3/6).

Sebelumnya, APBDes hanya dapat digunakan untuk biaya pemutakhiran data penyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS) saja. Namun setelah adanya kajian dan turunnya Perbup untuk penanganan PGOT di masing- masing desa.

“Tapi bukan berarti Pemkab hanya diam,kita tetap akan fokus dalam menyikapi PGOT di Wonogiri ini,” jelasnya.

Penggunaan APBDes untuk penanganan PGOT kata Suwartono ,merupakan upaya permanen, mengingat dana yang digelontorkan ke rekening desa nilainya cukup besar. Tahun ini saja hampir sekitar Rp 700 juta, bahkan tahun depan akan meningkat mencapai Rp 1 miliar. Selama ini,pihak desa kebingungan dana ketika mendapati masalah PGOT. Sehingga dengan regulasi baru ini,masalah sosial dapat tertangani desa.

“SemisalĀ  ada warga yang tergolong dalam PMKS, seperti PGOT, maka desa bisa segera bertindak untuk mengirimkannya ke rumah sakit, dinas terkait atau panti. Biaya operasional bisa diambilkan dari APBDesa. Juga ketika ada warga miskin yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), desa bisa langsung memberikan bantuan dari sumber yang sama,” katanya.

Ditambahkan, kebijakan penanganan PMKS dengan mengambil anggaran dari APBDesa, menurut dia, baru dilakukan oleh Wonogiri. Daerah lain di eks Karesidenan Surakarta belum ada yang berani melakukan, bahkan di Jateng baru Wonogiri.

“Untuk besaran anggaran itu tidak sama, tergantung kebutuhan masing-masing desa, tapi yang jelas dinas masih akan tetap membantu,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge