0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dugaan Kebocoran PAD Sunday Market, Ini Penjelasan Paguyuban

timlo.net/achmad khalik
Suasana saat pengelola paguyuban Sunday Market mendatangi undangan terkait klarifikasi dugaan kebocoran PAD dalam gelaran Sunday Market Stadion Manahan Solo (timlo.net/achmad khalik)

Solo – Pengurus paguyuban Sunday Market Manahan mendatangi DPRD Kota Solo terkait klarifikasi dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi di kawasan tersebut. Sebelumnya, pengurus paguyuban yang dijadwalkan hadir pada Selasa (31/5) kemarin tidak dapat menghadiri undangan lantaran kesalahan teknis undangan yang dilayangkan.

“Kemarin, kami mengetahui undangan setelah lewat tengah hari. Setelah mengetahui itu kami langsung berkoordinasi dan mendatangi DPRD menghadap Komisi III pada hari ini,” terang Ketua Paguyuban Sunday Market Manahan, Joni Jondari, Rabu (1/6) siang.

Kedatangan pengurus paguyuban Sunday Market Manahan langsung disambut oleh Komisi III DPRD Solo, Inspektorat Kota Solo dan Bagian Hukum Pemkot Solo. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto langsung meminta penjelasan kepada Ketua Paguyuban pedagang Sunday Market, Joni Jondari perihal kebocoran PAD Sunday Market Manahan.

Joni menjelaskan, apa yang selama ini ditulis media terkait jumlah pedagang Sunday Market yang mencapai 1.539 pedagang tidaklah benar. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pengurus paguyuban, jumlah pedagang Sunday Market mencapai 1.092 pedagang. Inilah, yang menjadi awal silang sengketa data yang mengakibatkan tuduhan terkait kebocoran PAD di Sunday Market Manahan.

“Daridata yang kami miliki tidak sebanyak itu, makanya kami bingun kenapa kok bisa membengkak jadi 1.500an. padahal milik kami dikasaran 1.092 pedagang,” kata Joni.

Tak sampai disitu saja, Honda juga meminta kejelasan terkait alur penarikan retribusi yang dilakukan oleh pengelola paguyuban Sunday Market. Dalam hal ini, Joni kembali menjelaskan terjadi kesepakatan antara paguyuban dengan pihak UPTD Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang dituangkan dalam perjanjian resmi yang ditandatangani kedua belah pihak. Dengan dasar itulah paguyuban setiap pekannya menempatkan sepuluh petugas penarik retribusi di 10 sektor yang ada di Sunday market.

Mengenai besaran retribusi, Joni menyebutkan, sesuai dengan apa yang tertera dalam karcis penarikan retribusi yaitu Rp 2.500 setiap meter persegi. Namun fakta di lapangan menyebutkan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi tidak saklek berdasarkan ukuran namun lebih kepada kekeluargaan dan toleransi tiap pedagang.

Joni mencontohkan, misal seorang pedagang memiliki lapak dengan luas 2×2 meter. Harusnya pedagang tersebut membayar Rp 10.000 namun karena saat didatangi petugas ternyata kondisinya sedang sepi pembeli maka pedagang hanya dapat membayar separonya atau bahkan tidak membayar. Toleransi yang diberikan tersebut berlaku bagi seluruh pedagang karena memang sudah merasa seperti keluarga.

“Kalau dibuat sistem saklek itu gak jalan, kami juga gak tega terhadap pedagang. Karena, kami tahu bagaimana susahnya kalau pas belum ada yang laku. Kasihan,” ujarnya.

Setelah melakukan penarikan retribusi, lanjut Joni, hasilnya diakumulasi dan diserahkan kepada pihak UPTD dihari Senin. Besarnya retribusi yang diberikan paguyuban kepada UPTD sebagai retribusi adalah Rp 3 juta setiap pekan. Jumlah tersebut berlaku flat atau sama setiap pekan sesuai yang tertuang dalam perjanjian.

“Kemarin, tahun 2015 setoran tiap gelaran Sunday Market Rp 2 juta. Ditahun 2016 ini, naik menjadi Rp 3 juta,” jelasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge