0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Sunday Market Manahan, Dewan: Ada Indikasi Kebocoran PAD

dok.timlo.net/red
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto (dok.timlo.net/red)

Solo – Komisi III DPRD Kota Solo mengindikasi ada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor oleh pihak UPTD Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Solo. Tak tanggung-tanggung, nilai setoran diprediksi mencapai ratusan juta rupiah.

“Dari masalah yang mencuat, kami memanggil pihak-pihak terkait, seperti DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset), Inspektorat dan UPTD Manahan sendiri (UPTD Sarana dan Prasarana sebagai pengelola kawasan olahraga Manahan). Hasilnya, DPPKA sendiri tidak mengetahui rincian setoran PAD yang diberikanoleh pihak UPTD. Ini kan menjadi persoalan,” terang Ketua Komisi III, Honda Hendarto, Selasa (31/5).

Dikatakan, pemasukan yang diterima dari UPTD Sarana Prasarana dalam kurun waktu bulan Januari hingga akhir April mencapai Rp 840 juta. Jumlah tersebut merupalan akumulasi keseluruhan dari pemasukan kawasan olahraga Manahan. Di antaranya, sewa stadion, gedung olahraga, retribusi peron termasuk retribusi pedagang Sunday Market. Padahal, pihaknya menginginkan untuk melihat detail retribusi tiap minggu pasar tumpah tersebut.

“Maka kita minta retrubusi itu ditelaah kembali. Kita juga akan klarifikasi langsung dengan paguyuban pedagang yang menarik retribusi itu,” jelas Honda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto mengatakan, ada potensi sejumlah nominal retribusi yang menguap. Ia merincikan, jumlah pedagang saat ini mencapai sekitar 1.900. Apabila hanya diklaim berjumlah 1.500 saja, maka ada 400-an pedagang yang tak terhitung.

“Rata-rata retribusi Rp 2.500, maka tiap pekan bisa bocor Rp 1 juta. Dalam setahun bisa Rp 50 juta. Aturaanya per meter Rp 2.500 namun faktanya ada tarikan yang didasarkan pada jenis dagangan. Bisa mencapai Rp 50 ribu per tarikan,” terang Sugeng.

Bahkan, lanjut Sugeng, pihaknya mendengar ada pungutan liar (Pungli) kepada PKL baru. Maka dari itu, Sugeng meminta agar DPPKA segera mengklarifikasi dan melengkapi data retribusi itu. Di sisi lain, ia pun mendorong Inspektorat melaporkan setiap temuan kepada Walikota.

 

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge