0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

TKW Divonis Hukum Gantung, DPR: Pemerintah Harus Bantu

Ilustrasi hukum gantung (dok.merdeka.com)

Timlo.net — Pengadilan Penang, Malaysia memvonis hukuman gantung terhadap buruh migran, Rita Kristianti (28), Senin (30/5). Hukuman dijatuhkan setelah perempuan asal Ponorogo, Jawa Timur tersebut tersandung kasus Narkoba di Negeri Jiran.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menyatakan, kasus yang menimpa Rita Krisdianti tersebut sangat penting untuk diperhatikan dan dibantu secara serius oleh pemerintah. Pasalnya, tenaga kerja migran tersebut adalah korban kejahatan sindikat perdagangan Narkoba. Dengan vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Kerajaan Malaysia, Rita nyata-nyata telah menjadi korban kejahatan orang lain.

“Kalau melihat ceritanya, Rita ini benar-benar korban. Mungkin karena ketidaktahuan dan kepolosannya, dia ditipu oleh sindikat narkoba lintas negara. Pola-pola seperti ini, sudah menjadi tren dalam bisnis perdagangan narkoba,” kata Saleh kepada merdeka.com, Senin (30/5).

Terkait dengan itu, Politikus PAN ini mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi agar Rita bisa bebas dari hukuman tersebut. Bantuan hukum yang diberikan tentu perlu diapresiasi. Namun, bantuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan upaya lain. Termasuk di antaranya lewat advokasi melalui jalur diplomatik.

“Pemerintah punya aparatur yang cukup untuk mengurus TKI kita. Ada Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, dan bahkan di Kementerian Sosial ada juga salah satu direktorat yang menangani TKI bermasalah. Potensi yang dimiliki oleh semua lembaga itu harus dimaksimalkan,” katanya.

Saleh menambahkan, sudah menjadi tugas negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, mereka yang terpaksa bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tugas perlindungan seperti ini mesti diwujudkan secara nyata.

“Kasus seperti ini kan bukan yang pertama. Pemerintah tentu punya pengalaman. Perlu dipastikan bahwa pengalaman yang dimiliki pemerintah bisa menjadi modal dalam upaya membebaskan Rita dari hukuman,” tukasnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan, semua cara akan dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Rita dari hukuman mati. Meski demikian, Indonesia tetap akan menghormati hukum di Malaysia.

“Masih ada kesempatan naik banding ke Mahkamah Rayuan, dan juga nanti ke Mahkamah Federal,” ucap Dubes Herman saat dihubungi merdeka.com.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal juga turut membenarkan hal tersebut.

“Ini baru pengadilan tingkat pertama. Sudah pasti kita akan banding,” seru pria yang akrab disapa Iqbal ini.

Sementara itu, Dubes Herman menyampaikan, pemerintah Indonesia sejauh ini sudah memberikan bantuan kepada Rita berupa pengacara.

Lawyernya Choong Kak Seng dari Gooi dan Azura yang disewa oleh KBRI Kuala Lumpur untuk penanganan kasus di Semenanjung,” tandasnya.

Rita Krisdianti adalah mantan tenaga kerja wanita (TKW) di Hong Kong yang telah bekerja selama dua tahun menjadi pembantu. Selain itu dia ke Makau dan tinggal di sebuah rumah kos milik IW dan berkenalan dengan dua orang, ES dan RT.

Dua orang ini menawari Rita untuk bekerja sama berjualan kain dan meminta Rita ke Thailand melalui New Delhi guna mengambil barang titipan. Saat hendak kembali ke Thailand melalui Penang, Malaysia, Rita ditangkap petugas Bandara Internasional Bayan Lepas pada 10 Juli 2013. Rita dijerat pasal 39B Akta Dadah Berbahaya (ADB) Tahun 1952, dengan ancaman hukuman gantung. [rnd]

Sumber: merdeka.com

 

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge