0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ojek Online Masuk Solo, DPRD: Kita Tak Bisa Melarang

dok.timlo.net/red
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto (dok.timlo.net/red)

Solo — Menanggapi operasional ojek online di Kota Solo, kalangan legislatif memilih untuk menyerahkan eksistensi ojek berbasis layanan internet tersebut kepada masyarakat sebagai pengguna. Pasalnya, pemerintah sendiri tidak memiliki peraturan daerah (Perda) atau Undang-undang (UU) yang secara spesifik mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh ojek online tersebut.

“Kita tidak bisa melarang, lha gak ada dasar hukum spesifik. Mereka (ojek online) masuk Solo itu melanggar regulasi tidak?” kata Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, Senin (30/5).

Berkaca pada ojek online yang ada di Jakarta, kata Honda, dirinya melihat hadirnya ojek online merupakan buntut diterimanya layanan berbasis android di Ibukota Jakarta. Selain itu, angin segar juga diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden yang memberikan ruang kepada ojek online. Sehingga, bisnis ojek online berkembang hingga ke Kota Solo saat ini.

“Pemerintah pusat saja seakan memberi lampu hijau, terlebih setelah konflik dengan ojek konvensional beberapa waktu lalu,” terang Honda.

Menurut politisi asal PDIP ini, fenomena ojek online merupakan hal yang lumrah dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Meski  begitu, kehadiran ojek online di Kota Solo belum tentu menjadi pilihan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mengingat Kota Solo tidak bisa disamakan dengan kota-kota lainnya.

“Solo ini kan kota kecil. Beda kayak Jakarta, Bandung atau kota lainnya. Nanti dilihat lah, apakah ini hanya fenomena sesaat atau memang masyarakat sudah benar-benar membutuhkan dan menunggu datangnya sistem layanan ojek berbasis online ini,” kata Honda.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Sugeng Riyanto meminta Pemkot lebih arif dalam menanggapi hadirnya ojek online. Sugeng akan selalu mendukung segala bentuk kreativitas yang menjadikan kehidupan masyarakat lebih mudah. Namun ia juga mengingatkan agar hadirnya ojek online tidak menggerus budaya lokal yaitu saling bermusyawarah.

“Artinya, dari Pemkot yakni Dishubkominfo Harus ketemu bersama dan dibicarakan agar mendapatkan solusi,” kata Sugeng.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge