0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Hukuman Kebiri Dinilai Melanggar HAM

dok.timlonet/heru murdhani
Ketua Spek-HAM, Endang Listiyani (dok.timlonet/heru murdhani)

Solo — Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM) Solo, menyuarakan penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua, undang-undang No 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Sebab dalam Perppu tersebut mengatur tiga sanksi tambahan yakni pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual ke publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik terhadap para pelaku.

“Secara prinsip hukuman kebiri melanggar HAM. Hak reproduksi adalah hak semua manusia. Dalam pandangan kesehatan, hukuman kebiri tidak serta merta melenyapkan hasrat seksual, sehingga pelaku tetap bisa melakukan kekerasan seksual,” tegas Ketua Spek-HAM, Endang Listiyani, Jumat (27/5).

Ditambahkan, Spek-HAM justru lebih khawatir jika pengkastrasian ini tidak diikuti dengan hukuman yang rehabilitatif, pelaku justru akan lebih beringas dalam melakukan aksinya. Dia menambahkan pelaku justru bisa terdorong untuk melakukan kekerasan seksual tidak dengan alat vitalnya melainkan dengan alat lain, untuk memuaskan hasratnya.

“Karenanya seharusnya pemerintah berpikir bagaimana hukuman bagi pelaku yang lebih rehabilitatif.” katanya.

Pihaknya juga meminta pemerintah untuk lebih mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memiliki rasa penghormatan kepada perempuan, yang tentunya akan lebih mengurangi kasus kekekrasan seksual.

“Pencegahan lebih pada membangun kesadaran publik, dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, seksualitas dan adil gender dari sekolah-sekolah. Sehingga masyarakat lebih sadar dan tidak melakukan penyerangan secara seksual,” kata dia.

Dia menganalogikan pemerintah saat ini hanya berpikir seperti pemadam kebakaran yang bertugas setelah sebuah peristiwa terjadi. Padahal menurutnya yang lebih penting justru upaya pencegahan bagi tindakan kekerasan seksual.

“Dan hal ini hanya bisa diatasi dengan pendidikan kepada masyarakat.” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge