0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

IPPAT Sragen Protes Kebijakan DPPKAD

Kantor DPPKAD Sragen (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sragen melakukan protes terhadap kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen terkait verifikasi dalam penetapan nilai jual tanah. Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak ratusan berkas tertunda dalam balik nama.

”Verifikasi yang dilakukan DPPKAD mengganggu kinerja PPAT. Dari sisi waktu menjanjikan satu hingga dua hari faktanya lebih, tergantung harga, bisa berminggu-minggu, yang menetapkan harga DPPKAD,” kata Ketua IPPAT, Sragen Djoko Slamet Wiharto, Selasa (17/5).

Slamet Wiharto menyampaikan, IPPAT terganggu kinerjanya lantaran verifikasi yang dilakukan DPPKAD. Djoko menganggap DPPKAD membuat asumsi sendiri dalam menentukan nilai jual beli demi menggenjot pendapatan Pemkab Sragen dari sektor pajak.

Dia menjelaskan, awalnya adanya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BBHTB), dari Dirjen Pajak dialihkan ke Pemda. Dengan demikian ada Perda dan Perbup yang mengatur tata cara verifikasi dan teknisnya.

Slamet mengakui, meskipun tidak merugikan secara langsung terhadap konsumen dalam nilai transaksi awal, namun justeru meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang bermuara pada pendapatan daerah.

”Rata-rata yang diajukan di atas Rp 60 juta. Di atas 50 persen berkas yang saat ini tidak di-ACC karena harga tidak seauai keinginan DPPKAD. Padahal perkara harga merupakan kesepakatan para pihak,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge