0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pendemo Tolak TPA Troketon Usulkan Sampah Dikelola Setiap Desa

Aksi demo penolakan TPA Troketon di depan Gedung Pemkab Klaten (dok.timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Warga masyarakat Desa Kaligawe, Troketon, dan Kalangan, Kecamatan Pedan mempertanyakan payung hukum pendirian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Troketon. Meskipun hal tersebut sudah tertuang dalam Perda Kabupaten Klaten No 11 Tahun 2011.

“Selama ini Pemkab Klaten hanya berdasarkan Perda (No 11/2011) tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031, tapi belum bisa menunjukan ijin penggunaan lahan untuk pengembangan TPA Troketon,” kata Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaligawe, Muhclis Zein, Rabu (11/5).

Menurut dia, perda tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 3/PRT/2013 pasal 35 ayat 2. Adapun isinya menyebutkan, pemilihan lokasi TPA harus berjarak minimal satu kilometer dari pemukiman warga.

“Pengaturan jarak tersebut (Permen PU) mempertimbangkan pencemaran lindi (cairan sampah), bau, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Namun lokasi lahan TPA Troketon berjarak sekitar 500 meter dari pemukiman. Akibatnya mencemari sumur dan dikhawatirkan menimbulkan dampak bau tidak sedap serta lalat yang berterbangan ke pemukiman,” ujar Muchlis disela-sela demo di depan kompleks perkantoran Pemkab Klaten.

Desakan membatalkan TPA Troketon juga dilontarkan Darsono (65). Selain mencemari lahan lingkungan, warga setempat menggunakan lahan sekitar lokasi TPA sampah untuk bercocok tanam.

“Biasanya warga menanami lahan dengan tanaman palawija seperti jagung dan cabai hijau saat musim hujan,” ucap warga Dukuh Pengkol, Desa Kaligawe itu.

Sedangkan koordinator aksi, Sutrisno mengusulkan, solusi memecahkan permasalahan sampah di Klaten dapat dilakukan jika setiap desa memiliki tempat penampungan sementara. Bukan justru mengorbankan warga di sekitar lokasi TPA Troketon.

”Kalau sampah dikelola masing-masing desa akan aman selama-lamanya. Apalagi negara tidak perlu mengeluarkan anggaran besar dalam membina warga desa untuk pengolahan sampah rumah tangga, enggak perlu ditumpuk di TPA,” tandas dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge