0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tenaga Kontrak Pemkot Capai 1.300-an, Dewan Kaget

Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya (F-NIR) DPRD Solo, Abdullah AA (Dok.Timlo.net/Daryono)

Solo – Sebanyak 1.300 lebih Tenaga Kontrak dengan Perjanjian Kerja (TKPK) membebani APBD Kota Solo. Seharusnya, Pemkot lebih memaksimalkan SDM dari sumber PNS ketimbang mengambil SDM dari TKPK.

“PNS nya dimaksimalkan terlebih dahulu, kalau sudah maksimal baru mengambil sumber outsource atau TKPK tersebut,” terang Anggota Komisi I DPRD, Abdullah AA, baru-baru ini.

Dengan tingginya angka TKPK tersebut, kata Politikus Partai Hanura ini, tak menutup kemungkinan banyak PNS yang berleha-leha dengan mengandalkan kerja mereka. Seharusnya, pengadaan TKPK hanya sebatas tenaga khusus seperti tenaga IT dan kelistrikan. Itupun, juga memiliki batas waktu atau kontrak yang ditetapkan.

“Pemkot kan memiliki dana untuk meningkatkan kemampuan PNS dalam bidang-bidang tertentu. Harusnya, kemampuan PNS yang ditingkatkan, jangan menempuh cara instan dengan mengambil tenaga dari luar untuk dipekerjakan. Terus PNS nya malah santai-santai. Ini kan gak bener,” tandas Abdullah.

TKPK sendiri, lanjut Abdullah berbeda dengan tenaga outsource yang biasa direkrut oleh UPTD maupun dinas lainnya yang berada di Pemkot Solo. TKPK biasanya digunakan sebagai tenaga teknis yang memang kemampuannya sangat dibutuhkan. Sehingga kalangan dewan saat ini malah kaget lantaran tingginya angka TKPK yang direkrut oleh dinas-dinas dijajaran Pemkot Solo.

“Kalau jumlahnya ada 1.300-an orang lebih dikalikan dengan gaji UMK sudah berapa? Ini kan lumayan, jika dapat memaksimalkan kemampuan PNS tanpa merekrut TKPK. Hasilnya, dapt digunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau program kerja Pemkot yang lain,” jelas Abdullah.

Senada, Sekretaris Komisi II, Supriyanto juga sependapat dengan gagasan tersebut. Seharusnya, Pemkot lebih selektif terkait penggunaan dana dari APBD.

“Masih banyak program kegiatan dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana APBD. Kebijakan merekrut TKPK untuk dipekerjakan di dinas-dinas Pemkot Solo alangkah baiknya dikaji ulang,” jelas Politikus Partai Demokrat tersebut.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge