0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD Beri Catatan Merah LKPJ Bupati

Bupati Wonogiri Joko Sutopo saat menerima salinan LKPJ di Gedung DPRD Wonogiri (timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Wonogiri pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonogiri Tahun 2015 memberikan catatan merah atau rekomendasi ke bupati dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri. Tidak tanggung-tanggung, jumlah catatan yang sebagian besar catatan minus tersebut berjumlah 27 poin.

“LKPJ bukan sekedar rutinitas dan formalitas yang harus dijalani kepala daerah. Tapi harus memberikan gambaran capaian program yang dilakukan, serapan dana, permasalahan yang dihadapi, sekaligus upaya pencarian solusinya,” ungkap Ketua Pansus I, Muhammad Zainudin, Kamis (28/4).

Sedikitnya 27 catatan diberikan kedua pansus. Diantaranya ada silpa di tahun anggaran 2015 sebesar Rp 302.939.720.419 yang dalam LPKJ disebutkan didominasi adanya efisiensi belanja daerah. Namun menurut pansus, yang dimaksud sesungguhnya bukan efisiensi, tetapi lebih pada tidak terlaksananya rencana belanja daerah. Pansus merekomendasikan pemkab pintar menyusun strategi dan harus merinci sumber silpa agar dapat ditangani dengan mudah.

Catatan minus berikutnya, SKPD dalam menyusun program tahunan urusan pemerintahan hanya bersifat copy paste tahun-tahun sebelumnya. Malah copy paste juga menyasar pada perumusan indikator dan capaian kinerja SKPD.

“Pemkab harus mendorong terus agar SKPD mencetuskan program yang kreatif dan inovatif,” jelasnya.

Catatan minus berikutnya, terkait pembinaan batas wilayah hanya diarahkan pada kepastian batas antar kecamatan. Hanya penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi dan inipun menurut pansus merupakan kelanjutan tahun lalu.

“Dengan dukungan anggaran sebesar Rp 75 juta mestinya tidak hanya penegasan dan penetapan batas wilayah kecamatan. Tapi perlu meluas pada kawasan perbatasan dengan daerah lain,” tegasnya.

Menanggapi banyaknya catatan tersebut, Bupati Joko Sutopo mengatakan kritik maupun catatan harus ditanggapi serius. Kendati LKPJ tersebut adalah rapor bupati sebelumnya. Bahkan dia mengharap pihak legislator untuk tidak pernah berhenti menyampaikan masukan sekaligus solusi kepada pemkab.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge