0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Banyak Pungli di Sekolah Negeri, Ini Langkah DPRD

Audensi Komisi IV DPRD Klaten dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten terkait banyaknya pungutan liar di sekolah (timlo.net/aditya wijaya)

Klaten — Komisi IV DPRD Klaten menggelar audensi dengan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Klaten (Formas Pepak). Pasalnya, Formas Pepak mempertanyakan kebijakan pengelolaan dan pengelolaan pendidikan di Klaten.

“Mereka memaparkan temuan-temuannya, misalnya salah satu siswa di Trucuk yang sampai tiga tahun belum bisa mengambil ijazahnya karena menunggak pembayaran sekolah sebesar Rp 500 ribu,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Klaten, Eko Prasetyo, Kamis (28/4).

Menindaklanjuti temuan itu, pihaknya akan melakukan rapat kordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten. Selain itu, sesuai fungsinya, DPRD akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin.

“Berdasarkan pengakuan tadi, pungutan itu atas nama komite yang dibentuk dari dan oleh wali murid. Sesuai fungsi kami, tentu DPRD melakukan pengawasan semaksimal mungkin agar komite tidak menjadi wadah legalitas pungutan. Namun ini (pengawasan) juga perlu ada kesadaran kolektif dari para wali murid,” ucap dia.

Sementara, salah seorang peserta aksi dari Formas Pepak yang enggan disebutkan namanya mengaku, saat masih bersekolah, pihak sekolah selalu melakukan pungutan. Salah satunya berupa kewajiban membeli buku tulis.

“Wajib, satu bukunya dijual Rp 5 ribu. Di sampul buku ada nama dan logo sekolah, serta misi visi sekolah saya,” ucap perempuan yang sudah satu tahun lulus dari salah satu SMK Negeri itu.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge