0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Banyak Kos-Kosan Tak Berijin, Pemkot Diminta Tegas

dok.timlo.net/rosyid
Pasangan yang terjaring razia mendapat pembinaan di kantor Satpol PP Solo (dok.timlo.net/rosyid)

Solo — Kalangan legislatif mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melakukan sosialisasi terkait usaha pemondokan. Mengingat, lokasi pemondokan atau yang sering dikenal dengan tempat kos rawan terjadi penyimpangan.

“Sebenarnya, semua sudah diatur dalam Perda No 9/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. Tapi tinggal sosialisasi saja dari pihak-pihak yang bersangkutan,” terang Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Hartanti, Kamis (28/4).

Politikus PDIP ini berpendapat, maraknya penyimpangan yang dilakukan di tempat kos lantaran minimnya pengawasan dari pihak lingkungan masyarakat. Di sisi lain, Pemkot juga kurang melakukan pemantauan terhadap tempat kos yang saat ini menjamur di sejumlah lokasi di Kota Solo.

“Bisa saja kan menggandeng perangkat RT, RW hingga kelurahan untuk melakukan pendataan. Setelah didata, tinggal melakukan pengawasan kontinyu tiap berapa bulan sekali. Ini harus melibatkan semua unsur, baik masyarakat, dinas terkait atau kalau perlu bersama aparat kepolisian,” terang Hartanti.

Dalam Perda No 9/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan tertulis setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Pemondokan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Jika tidak mengantongi ijin tersebut, maka pemilik dapat dijerat dengan Pidana selama enam bulan atau denda  maksimala Rp 50 juta.

“Payung hukumnya sudah ada, tinggal ditindaklanjuti,” tandas Hartanti.

Sebelumnya diberitakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pemeriksaan disejumlah rumah-rumah kos dan pemondokan di Solo pada Rabu (27/4). Hasilnya, 90 persen tempat kos belum mengantongi ijin usaha. Parahnya lagi, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan tiga pasangan mesum di luar nikah.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge