0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pengurus KONI Harus Lawan Kriminalisasi

timlo.net/nanin
Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa Boyolali (timlo.net/nanin)

Boyolali — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng meminta agar pengurus di daerah-daerah untuk melawan kriminalisasi KONI. Hal ini agar KONI tingkat kabupaten terbebas dari upaya kriminalisasi dan tidak ada pengurus yang berurusan dengan masalah hukum.

“Ini nanti yang menjadi kunci agar KONI tidak menjadi incaran LSM nakal,” ungkap Ketua Koni Jateng Giri Dahono, saat Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Boyolali, Rabu (27/4).

Dia mengingatkan, setiap program tahunan KONI juga harus masuk dalam nota perjanjian hibah dalam (NPHD) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebagai dasar pencairan anggaran per tahun. Setelah itu, NPHD ini harus dibuatkan MoU dengan Kejaksaan Negeri dan Polres.

Giri menambahkan, KONI Boyolali agar tidak membelanjakan sendiri anggaran dari pemerintah. Seluruh pengadaan harus melalui dinas terkait. Selain itu, bantuan kepada atlet, pengurus cabang (pengcab) olahraga dan pelatih, jangan dibayar tunai dalam bentuk fisik uang namun harus lewat rekening dan membayar pajak.

“Setiap kegiatan harus ada laporan pertanggung jawaban, dengan cara ini saya yakin pengurus KONI akan terhindar dari masalah hukum,” ujarnya.

Sementara Musorkablub tersebut digelar setelah ketua KONI Boyolali, Bambang Marsudi, mengundurkan diri. Dalam musyawarah tersebut, Agung Djoko Purwanto yang tak lain adalah Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Pudam) Boyolali, terpilih sebagai Ketua KONI Boyolali periode 2016-2020.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge