0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

90 Persen Rumah Kos Belum Berijin

ilustrasi rumah kos (Dok.Merdeka.com)

Solo – Mayoritas pemilik usaha pemondokan seperti kos dan penginapan ternyata belum mengantongi surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Padahal, sesuai Perda No 9/2014, setiap usaha pemondokan wajib memiliki TDUP sebelum bisa beroperasi. Fakta ini terungkap setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terjun ke lapangan untuk memeriksa rumah-rumah kos dan pemondokan di Solo.

“Dari yang sudah kita datangi, 90 persen belum berijin. Dari situ, kami justru bertanya apakah Perda ini belum tersosialisasi. Temuan ini akan kami laporkan kepada Walikota untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala Satpol PP, Sutardjo, Rabu (27/4).

Kondisi ini cukup memprihatinkan, pasalnya sudah hampir dua tahun Perda tersebut ditetapkan namun pihak-pihak terkait justru belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bersinggungan langsung dengan Perda tersebut sebenarnya sudah melakukan sosialisasi melalui Kecamatan dan Kelurahan. Namun nampaknya upaya dari Disbudpar belum maksimal.

“Kalau boleh, kita usulkan supaya kita sosialisasi langsung kepada pelaku usaha. Jadi lebih tajam dan tepat sasaran,” kata Sutardjo.

Ia menambahkan seharusnya pelaku usaha melaporkan kepada RT setempat setiap ada penghuni kos baru atau pindah. Dengan demikian data penghuni kos di Solo bisa terpantau dan akurat. Selain itu, dengan adanya data yang up to date, resiko rumah kos digunakan untuk hal-hal asusila atau pelanggaran lain bisa ditekan.

“Jadi data itu hidup. Tapi itu butuh koordinasi antara pemilik usaha, RT, dan Lurah,” kata dia.

Sebelumnya, Satpol PP telah memeriksa 15 rumah kos di berbagai daerah. Empat di antaranya di Jebres, enam di Laweyan, lima di Banjarsari. Ke depan, Satpol PP akan terus memeriksa setiap rumah kos yang ada untuk memastikan tidak ada lagi usaha pemondokan tak berijin.

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge