0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Regulasi Baru Dana Hibah, Silpa 2016 Bakal Membengkak

Gedung DPRD Wonogiri (dok.timlo.net/red)

Wonogiri — Ketua Komisi 2 DPRD Wonogiri Tuharno menyoroti pemberlakuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.

Permendagri terbaru tersebut mensyaratkan bahwa penerima hibah harus sudahberbadan hukum minimal selama tiga tahun. Dengan regulasi baru itu, pihaknya meyakini jika dikemudian hari akan timbul masalah. Seperti semakin banyaknya dana bantuan sosial maupun hibah yang diangggarkan dalam APBD 2016 akan mubadzir.

“Penerima dana bantuan tersebut rata-rata dari kalangan menengah ke bawah. Kalaupun mereka mengurus usahanya agar berbadan hukum juga bukan hal yang mudah. Dari data di lapangan  dan pengamatan kami, kebanyakan mereka baru mengurus satu tahun sejak syarat berbadan hukum diberlakukan. Jadi mereka tidak bisa menerima dana hibah, padahal mereka sangat membutuhkan,” kata Tuharno, Selasa (26/4).

Permendagri baru itu juga akan menimbulkan persoalan lain dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya tak bisa mendapat bantuan modal dan peralatan karena dihambat oleh peraturan pemerintah. Dampaknya bagi pemerintah sendiri akan mempersulit distribusi anggaran yang akan mengakibatkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

“Kami setuju harus berbadan hukum, tapi jangan diterapkan saat ini. masyarakat belum siap dengan aturan itu. Yang saya tahu masyarakat itu tidak mau repot-repot. Kalau begini pasti tidak mau menerima bantuan,” ujarnya.

Dikatakan,silpa nantinya bakal membesar, tahun lalu saja, ada silpa sekitar Rp 300 miliar gara-gara aturan dana hibah sebelumnya.

Ketua Komisi 1 Sugeng Ahmadi menambahkan, harus ada koordinasi supaya semua anggaran yang telah diprogramkan tidak menimbulkan permasalahan hukum.  Sayang kalau terbengkalai dana hibahnya.

“Tetap berkoordinasi dengan birokrasi supaya tidak muncul permasalahan hukum,” tambahnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge