0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pasal 27 UU ITE Diusulkan Dihapus, Ini Alasannya

dok.timlo.net/tyo eka
Diskusi Publik Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik pada RUU Revisi UU ITE, di Gedung LPPM UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) musti dihilangkan atau dihapus. Karena pasal tersebut termasuk pasal menyimpang dari keseluruhan materi pokok UU No 11 tahun 2008.

“Tak satupun uraian dari pertimbangan penyusunan UU ITE yang menyebut materi tulisan yang berkaitan dengan penyataan pendapat,” ungkap Penggiat Blogger Indonesia, Blontank Poer pada Diskusi Publik Ketentuan Pidana Pencemaran Nama Baik pada RUU Revisi UU ITE, di Gedung LPPM UNS, Solo, Senin (25/4).

Menurut Blontank, jika dianggap perlu payung hukum khusus, maka substansinya bisa diakomodir di Undang-undang tentang Media Siber.

Blontank mengatakan, patut diduga pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 UU ITE merupakan “jebakan Bad Man” yang disusupkan, terlepas siapapun pengusulnya.

Sementara itu, Guru Besar Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Prof Dr Henry Subiakto mengatakan, UU ITE menjadi payung hukum aktivitas di dunia maya. “Kita harus memahaminya,” tandasnya.

Persoalan pasal 27 ayat 3, dianggap berbenturan dengan kebebasan berekspresi. “Tapi benarkah?” ujar Prof Dr Henry Subiakto.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge