0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kanal Pengaduan Pemkab Klaten Banjir Pertanyaan

Kantor Bupati Klaten (dok.timlo.net/gg)

Klaten — Kanal pengaduan informasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bakal diperkuat dengan payung hukum. Pasalnya, pada triwulan pertama 2016 ada puluhan keluhan maupun permohonan informasi yang masuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Humas Pemkab Klaten.

“Ini salah satu bukti keseriusan kami. Saat ini tengah dirancang peraturan dan keputusan bupati sebagai payung hukum pelayanan pengaduan tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi, Rabu (20/4).

Dijelaskan, substansi pengaduan adalah  membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan, kritik, aduan atau saran kepada pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat harus ditanggapi pemerintah sebagai peluang. Aduan masyarakat wajib didengar pemerintah agar komunikasi itu semakin dekat.

“Bahkan layanan pengaduan ini bisa meningkatkan kinerja sekaligus barometer efektifitas program kegiatan yang digulirkan pemerintah,” jelas Jaka Sawaldi.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Klaten, Wahyudi Martono menambahkan, payung hukum pengaduan diharapkan meningkatkan kualitas layanan masyarakat sehingga semakin cepat masalah di lapangan yang diatasi. Selama triwulan pertama 2016 sudah ada 65 kasus pengaduan dan permohonan informasi. Sesuai komitmen Bupati Klaten, tanggapan pengaduan adalah 1x 24 jam.

Adapun kanal pengaduan yang diterima Bagian Humas yakni, telegram berkoneksi SMS Lapor Gub Jateng, akun twitter @humasklaten, dan email di ppidklaten@gmail.com. Ketiga kanal pengaduan tersebut akan dikirim ke akun twitter SKPD terkait untuk ditanggapi.

Email PPID menjadi kanal yang paling banyak menerima pengaduan baru disusul twitter humas dan SMS Lapor Gub yang diteruskan melalui telegram. Tim teknis yang terdiri dari staf Bagian Humas sering terkendala daya respon SKPD yang tidak selalu sama, sehingga target percepatan penanganan pengaduan terkadang lepas. Sedangkan pengaduan seperti kependudukan masih menempati urutan pertama, disusul infrastruktur, perizinan atau layanan data,” tandas Wahyudi Martono.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge