0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD: Disbudpar Harus Bantu Museum Radya Pustaka

dok.timlo.net/dhefi nugroho
Museum Radya Pustaka (dok.timlo.net/dhefi nugroho)

Solo – Komisi IV DPRD Solo mendorong Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Solo untuk melakukan komunikasi dengan pengelola Museum Radya Pustaka. Mengingat, kondisi museum yang menyimpan rekam jejak perjalanan sejarah Kota Solo ini terseok-seok dalam pengelolaannya.

“Pengelolaan operasional museum ini kan mengandalkan dana hibah, kalau saat ini syarat utama penerima dana hibah harus berbadan hukum. Padahal, sampai saat ini Museum Radya Pustaka belum berbadan hukum, lha bagaimana menerima dana hibahnya?” terang Ketua Komisi IV DPRD Solo, Hartanti, Kamis (14/4) siang.

Seharusnya, Disbudpar yang menaungi Museum Radya Pustaka ini tidak berpangku tangan dalam menyelesaiakan permasalahan dana operasional museum. Mereka, bisa melakukan komunikasi supaya Museum Radya Pustaka dapat berbadan hukum dan menerima dana hibah untuk menggaji karyawan dan operasional museum tersebut.

“Harusnya Disbudpar membantu menguruskan masalah ini,” tandas Hartanti.

Menurut Hartanti, sangat disayangkan jika Museum Radya Pustaka yang menyimpan rekam jejak perjalanan Kota Solo tersebut kurang terawat. Terlebih kesulitan mencari dana operasional. Padahal, dalam UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya maupun Perda No 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Benda Cagar Budaya jelas tertera bahwa pemeliharaan benda yang memiliki unsur cagar budaya merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah maupun setiap orang yang mengelola benda cagar budaya tersebut.

“Ini kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Namun, karena terbetur peraturan justru museum menjadi korban,” kata politikus PDIP tersebut.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge