0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Paspor La Nyalla Diblokir

Nyalla Mahmud Mattalitti (merdeka.com)

Timlo.net — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengatakan, Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti masih terdeteksi berada di Singapura. Kejati Jatim masih terus berkoordinasi dan komunikasi dengam Imigrasi dan Interpol agar tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dapat kembali ke Indonesia.

Bahkan, untuk melakukan perburuan menangkap Ketua Umum PSSI tersebut, Kejati Jatim sudah mengirim surat pada Imigrasi Pusat, agar memblokir paspor tersangka. Pemblokiran paspor sendiri sudah dilayangkan Kejati agar La Nyalla tidak dapat berpindah ke negara lain lagi.

“Pemblokiran paspor itu sudah kita lakukan sejak 7 April kemarin,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung, Senin (11/4).

Menurut dia, paspor milik tersangka sudah dibekukan. Maka, secata otomatis, tersangka tidak akan bisa lari kemana-mana. Baik itu ingin bepergian keluar negeri maupun pulang ke Indonesia.

“Saya pastikan tidak akan bisa kemana-mana kalau paspor sudah diblokir. Jadi nanti tinggal melakukan penangkapan, jika sudah terdeteksi titik lokasi tersangka,” tegas dia.

Jika sudah ditangkap, maka La Nyalla Mahmud Mattalitti akan langsung dibawa ke Kejati Jawa Timur. Guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan korupsi dana hibah Kadin untuk membeli saham IPO Bank Jatim seharga Rp 5,3 miliar di tahun 2012.

Pembelian saham tersebut menggunakan aliran dana hibah dari Pemprov Jatim. Setelah itu di tahun 2013 dan 2015, La Nyalla menjual saham tersebut, mendapatkan keuntungan dengam total Rp 1,1 miliar. Semua uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga menyebabkan kerugian negara dengan nilai total mencapai Rp 6,4 miliar.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesi (UKI) Hulman Panjaitan menyatakan pencabutan paspor La Nyalla Mahmud Mattalitti oleh Dirjen Imigrasi Depkumham adalah perbuatan pelanggaran HAM berat yang serius. Sebab, membuat warga negara menjadi stateless.

Apalagi berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 8 tahun 2014 di Pasal 35, bahwa pencabutan paspor hanya dapat dilakukan dalam hal pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun.

“Itu pun diskresi pemerintah, artinya ada yang dilakukan ada yang tidak dilakukan. Sehingga sangat melanggar apabila La Nyalla masih berstatus tersangka, apalagi status tersebut sedang diuji di sidang praperadilan, kemudian Depkumham melalui Dirjen Imigrasi melakukan pencabutan paspor. Itu pelanggaran HAM berat,” terang Hulman Panjaitan dalam keterangan release Kadin Jatim yang diterima merdeka.com.

[amn]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge