0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jika Pilih Bayar Tebusan, Pemerintah Harus Kawal Perusahaan

merdeka.com
Kelompok Abu Sayyaf Filipina (merdeka.com)

Timlo.net – Pemerintah diminta mengawal proses pembayaran tebusan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf Filipina. Membayar tebusan menjadi salah satu opsi yang dipilih, jika proses negosiasi gagal dilakukan.

“Nanti yang dilakukan ketika kesepakatan ada, maka pemerintah melakukan pendampingan, pengawalan agar pembebasan sandera ini bisa berlangsung secara lancar dan aman,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, Senin (11/4).

Namun sejauh ini, menurut Politikus PKS ini, pemerintah tidak pernah memikirkan pengumpulan dana negara untuk menebus sandera tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sandera.

“Jadi yang memberikan tebusan ini bukan pemerintah. Karena negosiasi ini adalah antara pihak Abu Sayyaf grup dengan pihak perusahaan. Pemerintah tidak mengambil opsi membayar tebusan dari uang negara. Tapi mendorong terus komunikasi antara pihak perusahaan dengan pihak Abu Sayyaf,” tuturnya.

Maka dari itu, Mahfudz mengaku komisi I DPR terus mendesak agar Menlu melakukan upaya diplomasi. Selain itu, Menlu diminta terus menginformasikan perkembangan negosiasi antara perusahaan dengan Abu Sayyaf.

[rnd]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge