0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dosen UMS Raih Gelar Doktor UNS ke-191

dok.timlo.net/tyo eka
Muhammad Muhtarom (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Muhammad Muhtarom meraih gelar Doktor ke 191 Universitas Sebelas Maret (UNS) setelah mempertahankan disertasinya pada ujian terbuka di ruang Sidang Senat Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Rabu (6/4). Muhtrom merupakan doctor ke 29 pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum UNS.

Disertasi yang dipertahankan Muhtarom di depan dewan penguji berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro. Disertasi”, dengan Promotor Prof Dr Adi Sulistiyono SH MH dan Co Promotor Dr Purwadi SH MHum.

“Disertasi ini mengkaji masalah ketidakharmonisan hukum yang mengatur lembaga keuangan mikro (LKM) yang berbadan hukum koperasi,” ungkap Muharom kepada Dewan Penguji.

Ia mengemukakan, peraturan perundang-undangan tentang LKM mengatur semua jenis LKM termasuk LKM Koperasi. Padahal LKM Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan (KJK) telah diatur tersendiri dalam peraturan perundangan perkoperasian. Hal ini menimbulkan pengaturan ganda (dualism) dan mengandung tumpang tindih  dan perbedaan pengaturan yang menimbulkan ketidak harmonisan dan ketidakpastian hukum.

“Problem disharmoni hukum itu memerlukan pemecahannya melalui harmonisasi peraturan perundang-undangannya,” jelas Muhtarom.

Muhtarom menyimpulkan, penyebab katidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang LKM dan Perkoperasian adalah diantaranya, pertama pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tntang LKM belum sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama disebabkan ketidak patuhan terhadap Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur di dangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, penggunaan kerangka hukum dalam pengaturan LKM dan Perkoperasian yang berbeda bahkan saling berlawanan. Kerangka hukum dalam peraturan perkoperasian lebih menitik beratkan kepentingan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro agar tumbuh secara mandiri, tanpa diawasi secara langsung, secara tidak dicampuri dan diatur secara memaksa.

Sedangkan peraturan perundang-undangan LKM lebih menitik beratkan untuk melindungi lepentingan nasabah, baik nasabah menyimpan maupun peminjam danam menggunakan cara pengaturan memaksa, menerapkan asas kehati-hatian, serta dengan model pegawasan langsung.

“Konsep harmonisasi untuk mengatasi ketidak harmonisan hukum dari kedua macam peraturan perundang-undangan mengenai LKM Koperasi dikonseptualisasi antara lain penyerasian asas dan tujuan LKM dan Koperasi, rekonseptualisasi kerangka hukum LKM dan koperasi,” jelasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge