0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Belum Penuhi Kewajiban, 22 Lokasi Tambang Ditutup

tarmuji,
Bupati Wonogiri Joko Sutopo saat sidak di tambang batu andesit di Desa Sejati Giriwoyo (tarmuji, )

Wonogiri — Sebanyak 22 lokasi penambangan di Wonogiri telah diminta untuk menghentikan aktivitas operasionalnya. Bahkan, Bupati Wonogiri Joko Sutopo melakukan sidak disejumlah tambang, salah satunya tambang batu andesit di Desa Sejati Kecamatan Giriwoyo, Selasa(5/4) .

“Kami mendorong kepada seluruh pelaku investasi memenuhi kewajibannya yang sudah diatur pada dokumen perijinan usaha, ” ujarnya Selasa petang.

Menurut bupati, pemerintah tidak bermaksud mempersulit para investor dalam melakukan usahanya. Dia juga mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah merupakan upaya agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

“Ketika kewajiban tidak terpenuhi, operasional dihentikan sementara. Ketika terbukti semua kewajiban sudah terpenuhi, silahkan beroperasi. Kami akan terjunkan tim khusus untuk survei, ” katanya.

Dikatakan, saat ini pemerintah melalui Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (PESDM) telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua pelaku usaha penambangan di Wonogiri. Intinya pemerintah meminta agar usaha penambangan yang belum memenuhi kewajiban untuk menghentikan aktivitasnya. Dirinya pun emoh disebut upaya ini terkesan diskriminatif.

“Kebanyakan, para pemilik usaha tambang tidak memperhatikan kondisi kerusakan jalan, reklamasi dan juga pajak ke pemerintah daerah,” lanjutnya.

Dirinya pun akan meminta kepada Pemprov untuk melakukan kajian ulang terkait perijinan. Dimana, perijinan diproses di Pemprov sedang pengawasan dibebaskan di Pemkab. Tak ayal kerusakan infrastruktur menjadi beban pemkab.

“Seperti maraknya galian C di Wonogiri, khususnya tambang batu blondos. Dimana batu blondos diambil dari sungai, padahal dampak tambang batu blondos itu merupakan sedimentasinya terbesar untuk WGM, ” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Wonogiri, Bambang Sadriyanto, mendukung kebijakan dari Pemkab untuk menertibkan usaha pertambangan. Dengan lalainya pemilik tambang, infrastruktur jalan mengalami kerusakan parah.

“Semua sudah berhenti, perawatan infrastruktur jalan, reklamasi dan pajak menjadi syarat wajib jika ingin beroperasi lagi, ” tandasnya.

 

Editor : Wahyu Wibowo

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge