0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kemiskinan Wonogiri Nomor 5 di Jateng, Anggota DPR: Saya Prihatin

dok.timlo.net/tarmuji
Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti (dok.timlo.net/tarmuji)

Wonogiri — Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial bersama Pemkab Wonogiri bersiap mensinergikan diri untuk mengentaskan kemiskinan yang angkanya masih memperihatinkan dan bahkan masuk dalam kategori lima besar di Jawa Tengah.

“Pemkab Wonogiri masih punya pekerjaan rumah yang sangat besar.Yakni mengentaskan kemiskinan. Fakta ini terbukti dengan masih banyaknya ratusan ribu rumah yang tak layak huni dan tersebar di seluruh Wonogiri, ” ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Rabu (30/3)

Menurutnya, letak geografis dan demo grafi Wonogiri lamban dalam mengambil tindakan,selalu itu, pemerintah kurang bertindak cepat. Mengingat penduduk Wonogiri sekitar 1,1 juta jiwa. Ada sekitar 100 ribu lebih warga Wonogiri hidup di bawah garis kemiskinan.

“Dari data yang ada 41 ribu di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak huni. Mereka memiliki berbagai persoalan diantaranya atap rumahnya rusak, dinding retak dan tidak memiliki jam dan memiliki jamban. Bukti lain terkait potret kemiskinan yakni,masih tingginya angka penerima bantuan beras miskin (Raskin) sebanyak 70.569 kepala kelurga.

“Untuk itu kita akan berupaya membangun komunikasi politik, sehingga dapat tercipta sinergitas antara Pemkab Wonogiri, propinsi dan pusat untuk mengentaskan kemiskinan di Wonogiri,” jelasnya.

Nampaknya, janji Bupati Jekek tersebut gayung bersambut. Terbukti dengan adanya kunjungan anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti yang membidangi permasalahan sosial menegaskan,bahwa upaya tersebut dapat terwujud dengan adanya sinergitas lintas sektoral.

“Saya benar-benar prihatin dengan kondisi di Wonogiri ini,” ujarnya.

Dikatakan, kemiskinan memang menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya kemiskinan,secara otomatis akan merembet ke kondisi lainnya, seperti buruknya pendidikan, rumah tak layak huni dan juga berpengaruh terhadap kadar moralitas.

“Jadi baik rumah tidak layak huni dan kemiskinan tidak bisa ditangani Pemkab Wonogiri sendiri. Sehingga perlu adanya sinergitas,” jelasnya.

Dia juga berharap adanya validitas data warga miskin yang ada di Wonogiri terbaru dengan parameter baru. Pendataan BPS pun belum dianggap valid, dia berharap pendataan dilakukan di bawah Kementrian Sosial melalui petugas PKH dan TKSK.

“Maka kami mengajak Dirjen Kemensos turun langsung mengecek di lapangan, sehingga ada keyakinan pada mereka untuk menambah kuota bantuan di Wonogiri, ” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

loading...


Komentar Anda

Berita Terkait

KEMBALI KE ATAS badge